JAKARTA – Terpilihnya Irjen Pol Firli Bahuri menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memunculkan pembicaraan publik bahwa kader dari Polri mulai menjadi pejabat utama di lembaga sipil. Sekjen Barisan Insan Muda (BIMA) Syarief Hidayatulloh meniai tudingan bahwa petinggi Polri menduduki posisi di pejabat utama lembaga sipil adalah salah kaprah.
Kata Syarief, tudingan individu yang dinilai tendensius itu tidak berdasarkan data yang ada, padahal kader TNI juga ada yang menempati posisi jabatan sipil.
“Dari catatan yang ada ternyata tidak hanya kader dari Polri yang menjadi pejabat di lembaga sipil, kader dari TNI juga banyak yang menjadi pejabat utama di lembaga sipil. Serangan viral yang mengarah seolah Dwi Fungsi Polri itu terlalu mengada-ngada dan tidak berdasarkan data. Sebaiknya tokoh atau pengamat yang bilang demikian suruh banyak baca buku, biar gak kuper,” tegas Syarief, hari ini.

Menurut dia, saat ini lembaga dan organisasi yang pejabat utamanya ditempati oleh kader dari Polri antara lain adalah jabatan Ketua KPK (belum dilantik), Kepala BIN, Menpan RB, Kepala Bulog, Dirjen Imigrasi l, Kepala BNPT, Kepala BNN, Direktur Pindad, dan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Sementara itu, untuk organisasi yang pejabat utamanya dari kader TNI antara lain Kepala Basarnas, Kepala BSSN, Waka BIN, Kepala BNPB, Kepala Staff Presiden, Gubernur Lemhanas, Rektor UNHAN, Menhan, Menkopolhukam, Menko Maritim, Watimpres, Ketua Umum Perbakin, Gubernur Sumut, Wagub Riau, Komisaris Angkasa Pura, Komisaris PT PAL, Komisaris Utama PT Pindad dan Komisaris Utama PTDI.
“Banyaknya kader dari TNI dan Polri di jabatan-jabatan sipil menunjukkan bahwa kader dari TNI Polri mempunyai kualitas yang baik. Hal ini sekaligus sebagai pemicu bagi kelompok sipil untuk meningkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dengan kader dari TNI Polri,” sebut Syarief.
Dia memastikan bahwa kader dari TNI dan Polri dalam beberapa hal lebih unggul dari sipil karena memang mempunyai disiplin yang tinggi dan jaringan yang kuat.
“Hal tersebut yang sulit ditandingi oleh masyarakat sipil. Kami sangat prihatin dengan serangan kelompok atau individu yang semakin ngawur nyerang pejabat atau petinggi Polri. Wawasan mereka belum luas, jadi cetek kurang informasi,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan