Jakarta – Indonesia Data Center Ecosystem Council (IDCEC) mendesak pemerintah memperkuat koordinasi regulasi dan perizinan pembangunan pusat data atau data center di Indonesia. Salah satu langkah yang diusulkan adalah membentuk tim koordinasi atau gugus tugas khusus untuk menyederhanakan proses perizinan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Chairman IDCEC, Nawi Jaya, menilai pertumbuhan industri data center membutuhkan kepastian regulasi agar investasi dapat berjalan lebih terarah dan tidak terkendala persoalan koordinasi antarlembaga.
Menurutnya, persoalan perizinan yang dihadapi pengembang bukan semata-mata karena sulitnya persyaratan, melainkan belum optimalnya integrasi pemahaman dan koordinasi di antara instansi yang memiliki kewenangan.
“Menurut kami, persoalan perizinan data center sebenarnya bukan semata-mata sulit, tetapi masih membutuhkan kejelasan dan koordinasi yang lebih baik. Ada berbagai perizinan yang harus dipenuhi melalui kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Namun, terkadang koordinasi dan pemahaman terhadap persyaratan tersebut belum berjalan secara terintegrasi,” kata Nawi dalam siaran persnya, Kamis (19/11/2026).
Karena itu, IDCEC mendorong pemerintah membentuk gugus tugas yang secara khusus mengawal pengembangan industri pusat data, termasuk memastikan kejelasan persyaratan, tahapan perizinan, serta pembagian kewenangan masing-masing instansi.
“Karena itu, kami mendorong adanya suatu tim atau gugus tugas yang dapat mengoordinasikan seluruh proses tersebut sehingga pengembang memiliki kejelasan mengenai persyaratan, tahapan, dan kewenangan masing-masing instansi,” ujarnya.
Selain persoalan regulasi dan perizinan, IDCEC juga menyoroti masih perlunya peningkatan keterlibatan tenaga kerja Indonesia dalam industri data center. Nawi melihat tenaga ahli asing masih cukup banyak dilibatkan dalam sejumlah proyek pembangunan maupun pengoperasian fasilitas pusat data, terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan kompetensi teknis dan pengalaman khusus.
Menurutnya, Indonesia harus mulai memperbesar porsi tenaga kerja lokal dalam seluruh rantai kegiatan industri tersebut, mulai dari perencanaan, pembangunan, instalasi, commissioning, hingga pengoperasian dan pemeliharaan.
“Porsi keterlibatan tenaga kerja lokal di industri data center masih perlu ditingkatkan, baik dalam tahap perencanaan, pembangunan, instalasi, commissioning, hingga pengoperasian dan pemeliharaan data center,” ungkapnya.
Ia memahami bahwa industri pusat data membutuhkan keahlian khusus yang tidak dapat dibangun secara instan. Namun, kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat transfer pengetahuan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia.
Untuk itu, IDCEC mendorong penguatan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi tenaga kerja agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang mampu mengisi posisi strategis dalam industri pusat data.
Organisasi tersebut juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan institusi pendidikan untuk memperkenalkan potensi pekerjaan serta peluang karier di sektor data center kepada generasi muda.
“Kami juga aktif melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan institusi pendidikan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai potensi pekerjaan dan peluang karier di industri data center. Kami ingin adik-adik siswa mengenal industri ini sejak dini,” jelas Nawi.
IDCEC turut mendorong terbukanya akses program pendidikan dan pelatihan gratis agar semakin banyak tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah optimalisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan penguatan rantai pasok nasional. Nawi mengatakan Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah industri manufaktur dan penyedia komponen yang berpotensi memasok kebutuhan pembangunan maupun operasional data center.
Namun, produk lokal masih menghadapi tantangan dalam hal harga, kualitas, sertifikasi, standar teknis, hingga kecepatan pengadaan dibandingkan produk impor.
“Kami menyoroti penggunaan komponen dan produk dalam negeri dalam pembangunan maupun pengoperasian data center, termasuk bagaimana memperkuat supply chain nasional. Kami menemukan bahwa beberapa komponen sebenarnya sudah diproduksi di Indonesia, tetapi dalam praktik pengadaan, terkadang produk yang sama justru lebih kompetitif dari sisi harga dan waktu pengiriman apabila didatangkan dari luar negeri,” tuturnya.
Menurut Nawi, kebijakan peningkatan TKDN harus dibarengi dengan penguatan kemampuan industri manufaktur nasional. Dengan begitu, produsen lokal tidak hanya didorong untuk memasok kebutuhan proyek, tetapi juga memiliki daya saing dari sisi kualitas, harga, dan ketepatan waktu.
“Menurut kami, peningkatan TKDN tidak cukup hanya dilihat sebagai kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Kita juga harus membangun industri lokal yang kompetitif, memiliki kualitas dan sertifikasi yang sesuai dengan standar data center, serta mampu memenuhi kebutuhan proyek secara tepat waktu,” tegasnya.
Di sisi lain, IDCEC mengingatkan pemerintah agar penyusunan regulasi industri data center tidak hanya berorientasi pada kebutuhan investasi saat ini. Aturan yang dibuat harus mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan infrastruktur digital dalam jangka panjang.
Nawi menilai perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dan komputasi awan atau cloud computing akan meningkatkan kebutuhan kapasitas komputasi secara signifikan. Karena itu, regulasi harus mampu mengikuti perubahan teknologi sekaligus memberikan kepastian bagi investor dan melindungi kepentingan nasional.
“Aturan perundang-undangan yang akan dibentuk harus memikirkan seperti apa kondisi dan kebutuhan ekosistem data center Indonesia untuk 10 tahun ke depan. Kita sedang memasuki era Artificial Intelligence, cloud computing, dan kebutuhan komputasi yang semakin besar,” paparnya.
Tidak hanya regulasi, IDCEC juga menyoroti tiga aspek penting lainnya dalam pembangunan pusat data, yakni perlindungan lingkungan, ketersediaan energi, serta keamanan dan perlindungan data.
Dalam aspek lingkungan, Nawi menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh persyaratan lingkungan terpenuhi, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pengelolaan air, dan efisiensi penggunaan sumber daya.
Menurutnya, setiap fasilitas data center memiliki karakteristik konsumsi energi dan air yang berbeda, bergantung pada desain bangunan, teknologi, serta sistem pendingin yang digunakan.
“Kami juga memberikan perhatian terhadap isu lingkungan, ketersediaan energi, serta perlindungan data. Untuk isu lingkungan, kami melihat pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan, termasuk AMDAL, pengelolaan air, dan efisiensi penggunaan sumber daya,” katanya.
Sementara itu, kebutuhan pasokan listrik yang stabil selama 24 jam menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan industri pusat data. Nawi menilai kesiapan infrastruktur kelistrikan harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan pembangunan.
IDCEC pun mendorong koordinasi dengan PT PLN agar pengembangan jaringan dan kapasitas pasokan listrik dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan kebutuhan industri data center.
“Terkait dengan ketersediaan energi, kami terus mendorong komunikasi dan koordinasi dengan PLN agar perencanaan kebutuhan listrik dapat berjalan seiring dengan perkembangan pembangunan data center. Data center membutuhkan pasokan listrik yang stabil dan andal selama 24 jam, sehingga kesiapan kapasitas jaringan dan infrastruktur kelistrikan harus diperhitungkan sejak awal,” ujarnya.
Adapun mengenai perlindungan data dan keamanan informasi, IDCEC mendorong koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), khususnya dalam menyelaraskan penerapan standar keamanan serta sertifikasi internasional dengan ketentuan nasional.
Lebih jauh, Nawi mengingatkan bahwa besarnya investasi pembangunan data center harus memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi Indonesia. Menurutnya, pembangunan fasilitas pusat data yang memanfaatkan lahan, energi, air, dan berbagai sumber daya nasional harus diimbangi dengan penciptaan lapangan pekerjaan serta peningkatan nilai tambah bagi industri dalam negeri.
“Pembangunan data center yang semakin masif di Indonesia tentu menggunakan lahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki Indonesia. Karena itu, kami berharap investasi tersebut juga dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Indonesia. Jangan sampai kita hanya menjadi tempat bagi pembangunan fasilitas data center, tetapi tidak mendapatkan nilai tambah yang optimal dari pertumbuhan industri tersebut,” ungkapnya.
Ia berharap Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi perusahaan data center global, tetapi juga mampu membangun ekosistem industri nasional yang mandiri dan kompetitif.
Dengan dukungan kebijakan pemerintah yang terintegrasi, peningkatan kualitas tenaga kerja, optimalisasi produk dalam negeri, serta penguatan industri pendukung, pertumbuhan pusat data diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi digital nasional.
“Harapan kami, melalui dukungan dan kebijakan pemerintah yang tepat, pertumbuhan industri data center dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong penggunaan produk dalam negeri, serta mengembangkan industri pendukung nasional,” pungkas Nawi.


Tinggalkan Balasan