JAKARTA – Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia mengungkapkan adanya peningkatan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto berdasarkan hasil pemantauan big data terbaru. Angka kepuasan yang sebelumnya tercatat sebesar 43 persen kini meningkat menjadi 62-63 persen.

Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, menyampaikan bahwa perubahan tersebut terlihat dalam pemantauan percakapan dan persepsi publik di ruang digital, terutama setelah munculnya perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.

Dalam keterangannya pada Rabu (18/11/2026), Syahganda menjelaskan bahwa peningkatan tersebut mencapai hampir 20 poin persentase. Menurutnya, temuan itu menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo.

Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan pemantauan Bakom, intensitas serangan terhadap pemerintah dan Presiden Prabowo di media sosial mengalami penurunan.

Meski demikian, Syahganda tidak menyimpulkan secara langsung bahwa penangkapan Listyo Sigit dan pihak-pihak terkait menjadi penyebab kenaikan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden. Ia menyebut perubahan tersebut sebagai dinamika yang terlihat dalam hasil pemantauan big data.

Selain Presiden Prabowo, Bakom juga mencatat peningkatan kepuasan publik terhadap Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Berdasarkan data yang disampaikan Syahganda, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Kapolri saat ini mendekati 90 persen.

Peningkatan tersebut menjadi perhatian di tengah proses penanganan perkara dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Keempat tersangka tersebut yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Dalam perkembangan penanganan perkara, tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.

Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo tersebut dilaporkan telah berlangsung sejak 2025. Perkembangan kasus ini juga diikuti dengan langkah Presiden Prabowo yang memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada 4 November 2026.

Proses penegakan kode etik terhadap sejumlah tersangka juga telah berjalan. Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Ahrie Sonta pada 10 November dan Irjen Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026 menghasilkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan.

Temuan pemantauan big data yang disampaikan Bakom tersebut memperlihatkan dinamika persepsi publik terhadap pemerintah dan institusi kepolisian di tengah perkembangan kasus yang menjadi perhatian nasional.

Meski demikian, angka kepuasan berdasarkan pemantauan big data perlu dipahami sesuai dengan metode, cakupan, dan indikator pengukurannya. Data tersebut merupakan gambaran pemantauan yang disampaikan Bakom dan tidak otomatis dapat disamakan dengan hasil survei opini publik yang menggunakan metode sampling representatif.

Perkembangan ini sekaligus menempatkan transparansi penanganan perkara, akuntabilitas institusi, serta konsistensi penegakan hukum sebagai aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan Polri.

Temukan juga kami di Google News.