Oleh: Toto Izul Fatah
Presiden Prabowo Subianto, masih terbuka peluang besar untuk bangkit kembali di tengah ancaman merosotnya kepercayaan publik, seperti terekam dari hasil sejumlah lembaga survei.
Syaratnya? Rakyat harus melihat Presiden benar-benar berdiri di garis depan melawan tiga musuh utama bangsa sebagai “common enemy.” Yaitu, oligarki, koruptor, dan perusak kedaulatan NKRI.
Caranya? Pertama, Prabowo harus lebih terlihat sangat serius melawan cengkeraman oligarki. Selama ini, meski sudah dimulai, publik belum cukup melihat langkah konkret negara dalam membatasi kekuatan modal besar yang terlalu dominan mengatur kebijakan.
Padahal, rakyat merasakan ketika hukum, proyek, sumber daya alam, dan arah ekonomi lebih banyak dinikmati segelintir elite.
Karena itu, Presiden perlu memperkuat komunikasi publik. Harus ada juru bicara yang handal atau tim khusus yang secara rutin menjelaskan peta oligarki, modus pengaruhnya, dan langkah pemerintah membatasi dominasi mereka.
Tanpa penjelasan terbuka, rakyat sulit membedakan mana perang sungguhan melawan oligarki dan mana sekadar pidato politik. Jika perlu, presiden justru lebih mengurangi pidatonya. Biarkan, para jubir handal itu yang tampil dominan di publik. Meskipun, jubir berkategori itu belum terlihat.
Kedua, Prabowo harus lebih keras melawan korupsi. Rakyat sudah terlalu lelah melihat hukum tajam kepada pelaku kecil, tetapi tumpul kepada pemain besar. Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti di “kelas teri”. Harus naik ke “kelas kakap”, termasuk jika ada indikasi keterlibatan elite ekonomi, elite politik, atau orang dekat kekuasaan.
Ditetapkannya 3 tersangka elit BGN, dan disusul oleh penetapan tersangka lainnya belum lama ini adalah contoh positif yang sangat membantu memulihkan kepercayaan rakyat. Dan rakyat akan menghormati pemimpin yang berani membersihkan rumahnya sendiri.
Dalam konteks ini, Indonesia mungkin bisa belajar dari dari Tiongkok. Meski, kita tidak perlu meniru sistem politiknya, tetapi bisa belajar dari keberanian mendisiplinkan elite.
Di bawah Xi Jinping, misalnya, kampanye antikorupsi yang dikenal dengan istilah memburu “harimau dan lalat”, dari mulai pejabat besar sampai aparat kecil, telah menghukum ratusan ribu orang, termasuk puluhan pejabat setingkat provinsi dan kementerian.
Ketiga, Prabowo harus kembali tegas bicara kedaulatan nasional. Pada awal pemerintahannya, Presiden cukup kuat menyuarakan kedaulatan bangsa. Namun belakangan suara itu terasa mulai berkurang.
Padahal, ancaman terhadap NKRI tidak selalu datang dalam bentuk militer. Ia bisa hadir lewat tekanan ekonomi, penguasaan sumber daya, intervensi kebijakan, dan antek-antek asing di dalam negeri.
Presiden harus berani mengungkap pola itu secara terang, tentu dengan data dan dasar hukum yang kuat. Dan kedaulatan juga tidak berhenti sebagai jargon nasionalisme.
Ia harus menjadi kebijakan nyata untuk melindungi tanah, laut, tambang, pangan, energi, dan masa depan rakyat Indonesia.
Tiongkok bisa maju karena memiliki arah besar: disiplin elite, pembangunan industri, penguasaan teknologi, pengurangan kemiskinan, dan narasi kebangkitan nasional. Dan Tiongkok berhasil mengangkat hampir 800 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrem, ketika elite dipaksa disiplin.
Namun, keberanian melawan tiga musuh itu harus dibarengi dengan kemampuan menjaga dapur rakyat. Jangan sampai Presiden bicara besar tentang kedaulatan, tetapi harga sembako terus naik. Jangan sampai bicara melawan oligarki, tetapi harga BBM, listrik, pangan, dan kebutuhan pokok makin berat.
Bagi rakyat, nasionalisme bukan hanya pidato di podium. Nasionalisme juga terasa di pasar, di warung, di sawah, di sekolah, dan di meja makan keluarga.
Karena itu, agenda Prabowo harus jelas: lawan oligarki, sikat koruptor, jaga kedaulatan, dan lindungi ekonomi rakyat kecil.
Jika empat hal ini berjalan, Prabowo bukan hanya bisa bertahan sampai 2029, tetapi juga bisa bangkit dengan legitimasi moral yang lebih kuat.
Rakyat tidak menuntut Presiden sempurna. Rakyat hanya ingin melihat Presiden berpihak. Berpihak kepada rakyat, bukan oligarki. Berpihak kepada hukum, bukan koruptor.
Berpihak kepada kedaulatan bangsa, bukan kepentingan asing. Berpihak kepada dapur rakyat, bukan kepada angka-angka besar yang tidak terasa manfaatnya.
Jika Prabowo berani memilih jalan itu, rakyat tidak akan menjauh. Justru rakyat akan berdiri di belakangnya. Sebab rakyat selalu tahu mana pemimpin yang sekadar menjaga kekuasaan, dan mana pemimpin yang sungguh-sungguh menjaga bangsa.
Jakarta, Juli 2026
Toto Izul Fatah
Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA
Tinggalkan Balasan