Jakarta – Diskusi panas soal arah politik nasional kembali mencuat di Jakarta. Bertempat di Hotel Sofyan Cikini, sejumlah pengamat, tokoh nasional, hingga purnawirawan berkumpul dalam forum bertajuk:
“Situasi Nasional: Apakah Gerakan Pemakzulan Prabowo Itu Realistis?”
Sorotan utama datang dari Pengamat Intelijen dan Geopolitik, Amir Hamzah.
Dalam pernyataannya, Amir Hamzah menilai munculnya seruan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden RI dipicu oleh akumulasi persoalan nasional, mulai dari isu MBG, korupsi, hingga tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Ia juga menyoroti lemahnya fungsi kontrol DPR RI terhadap pemerintah.
Menurutnya, kebijakan negara saat ini dinilai lebih berorientasi pada penguatan kekuasaan dibanding menjawab kepentingan rakyat secara langsung.
Sementara itu, Direktur Institut Soekarno Hatta, M. Hatta Taliwang, menyebut pemakzulan melalui jalur konstitusi memang sulit dilakukan. Namun menurutnya, pergantian kekuasaan tetap bisa terjadi apabila muncul situasi “goro-goro” nasional yang dipicu krisis ekonomi, perpecahan elite, hingga oposisi yang solid.
Brigjen Purn. Purnomo turut menyoroti arah kebijakan ekonomi pemerintah. Ia mengatakan tentara lahir dari rakyat dan seharusnya berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan kelompok tertentu. Ia juga menyinggung proyek strategis nasional yang dinilai menambah beban utang negara.
Ketua Kajian Rumah Pancasila, Prihandoyo Kuswanto, menilai kondisi Indonesia saat ini menunjukkan melemahnya kedaulatan rakyat akibat sistem demokrasi langsung. Ia bahkan mendorong agar Indonesia kembali pada UUD 1945 asli untuk memperkuat posisi rakyat dalam menentukan arah negara.
Di sisi lain, Pengamat Kebijakan Publik Muhammad Said Didu mengatakan dorongan pemakzulan juga dipengaruhi benturan kepentingan oligarki dan mafia ekonomi yang terganggu oleh kebijakan tertentu. Ia meminta penegakan hukum terhadap mafia ekonomi dan sumber daya alam diperkuat.
Sedangkan Anton Permana menilai situasi politik nasional saat ini bukan lagi pertarungan ideologi besar, melainkan benturan kepentingan antarelite di lingkar kekuasaan. Karena itu, publik diminta mencermati siapa saja yang sedang berkonsolidasi dan untuk kepentingan apa.
Diskusi ini pun menjadi sinyal bahwa dinamika politik nasional ke depan diperkirakan akan semakin panas dan penuh manuver elite.
Bagaimana tanggapan kalian?
Tinggalkan Balasan