Jakarta – Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Dewan Kelautan Jakarta, Ir. Darjamuni, angkat bicara terkait polemik penerapan kebijakan Vessel Monitoring System (VMS) yang belakangan menuai keluhan dari para nelayan kecil. Menurutnya, kewajiban pemasangan VMS pada kapal-kapal dengan tonase tertentu harus mempertimbangkan kondisi riil para nelayan tradisional yang masih bergantung pada alat tangkap sederhana dan memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi.
“Jangan sampai kebijakan ini justru menjadi beban tambahan bagi nelayan kecil yang selama ini sudah cukup berat menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan iklim,” ujar Darjamuni dalam keterangan resminya.
Meski demikian, Darjamuni menyatakan pihaknya tetap mendukung setiap kebijakan pemerintah selama bertujuan untuk meningkatkan tata kelola sektor kelautan dan perikanan, selama implementasinya tidak merugikan nelayan. Ia menegaskan komitmen HNSI untuk terus menjembatani aspirasi nelayan dengan pemerintah guna mencari solusi yang adil dan proporsional.
Lebih lanjut, Darjamuni juga menegaskan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di tengah dinamika kebijakan sektor perikanan. “Kami mengajak seluruh nelayan untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. HNSI akan terus berupaya menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan sektor perikanan yang maju dan berkeadilan,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan