Silakan Demo Tapi Jangan Merugikan Kepentingan Masyarakat, Rampai Nusantara: Datang Tiba-Tiba Ngajak Berantem Itu Gak Bener

Jakarta – Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah angkat bicara soal gerakan aksi demonstrasi kawal putusan MK yang menjadi perhatian publik.

Mardiansyah yang merupakan aktivis 98 mempersilahkan adanya gerakan ekstraparlementer yakni demonstrasi karena dilindungi oleh Undang-Undang.

“Saya juga latar belakangnya aktivis 98 Yang hari-harinya demo, hari-hari kita di jalanan. Jadi bahwa aksi demonstrasi itu dilindungi oleh undang-undang Itu tidak bisa dipungkiri. Bahwa Indonesia sebagai negara Itu wajib hukumnya berdasarkan Undang-Undang untuk memberi ruang buat semua kelompok semua orang yang ini menyampaikan pendapatnya di hadapan umum, itulah aksi unjuk rasa,” ungkapnya, saat podcast bersama Koma.id, kemarin.

Namun, kata pria yang akrab disapa Semar ini, ketika aksi unjuk rasa itu dilakukan, jangan sampai ada tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat banyak, misalnya merusak fasilitas umum.

“Orientasinya sudah bukan lagi memperjuangkan nilai-nilai yang dia mau perjuangkan. Memang lebih ingin membuat situasi tidak kondusif. Datang tiba-tiba ngajak berantem polisi, kan ga benar gitu. Polisi misalnya ngatur lalu lintas tiba-tiba di kata-katain diajak berantem, ada yang dilempar ban besar. lagi berdiri-berdiri dilempar ban,” sebutnya.

Dia pun mengulas kembali perjuangannya saat menggelar aksi demonstrasi saat 98. Kata dia, dalam mengatur barisan dilakukan dengan tertib, dan bertahan pada titik yang sudah di tentukan. Namun, sekarang fenomena itu menjadi terbalik.

“Nah kalau sekarang saya lihat, baru datang mereka sudah mulai hancur-hancur pagar, copot-copot pagar, yang menurut saya dulu kayaknya ga gitu,” ucapnya.

Kata dia, aktivis 98 saat berdemo mencoba untuk membangun, menjaga energi dengan orasi-orasi, mensolidkan barisan. Bahkan mencoba untuk membangun garis supaya tidak ada susup-penyusup yang membuat akhirnya terprovokasi dan chaos.

“Nah itu kita sayangkan sekali bahwa kita negara menghargai menyampaikan pendapat, tapi massa aksi juga harus menghargai negara untuk tidak merusak fasilitas publik juga harus dilakukan,” tukasnya.