JAKARTA – Banjir air menyambut awal tahun 2020, namun bukan banjir air yang diharapkan publik tapi menanti arus banjir anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perkembangan penuntasan kasus dugaan korupsi di PT Perusahaan Asuransi Jiwasraya dengan kerugian negara sebesar Rp 13,7 triliun.
Demikian disampaikan Ketua Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto, dalam pesan rilisnya, hari ini.
Menurut Hari, harusnya bisa belajar dari pengalaman pada tahun 2009 yang saat itu terjadi bailout Bank Century merugikan negara sebesar Rp 6,7 triliun, DPR RI dengan fungsinya melakukan pengawasan melakukan langkah dengan membentuk Pansus Bailout Bank Century saat itu.

“Tentunya Kasus Jiwasraya juga harus mendapat perhatian khusus oleh para wakil rakyat periode saat ini sehingga jangan ada anggapan bahwa ada perbedaan saat terjadi bailout Bank Century dan kasus dugaan korupsi bumn Jiwasraya dibedakan penangganannya,” jelasnya.
Padahal, kata dia, nilai kerugian Jiwasraya 2 kali lipat dari bailout Bank Century yang bisa memberikan dampak krisis politik dan krisis ekonomi bagi Indonesia. Wajar bila DPR membentuk pansus Jiwasraya untuk mengoptimalkan perannya sebagai sebuah instrumen kontrol terhadap pemerintah.
“Walaupun publik memberi catatan mengenai ketidakpercayaannya seperti tercermin dalam sejumlah survei belakangan,” tambahnya.
Namun, lanjut dia, apatisme masyarakat terhadap kinerja DPR harus bisa dijawab dengan serius dalam mengawal dan menuntaskan dugaan korupsi Jiwasraya menjadi terang benderang. Meskipun publik melihat keberadaan pansus selalu dibayang-bayangi oleh kepentingan pragmatis DPR maupun partai politik sendiri, namun ini menjadi tantangan kelembagaan DPR RI periode ini untuk menjawab apatisme masyarakat.
Dengan fungsi pengawasannya tentu DPR RI harus bisa mengurai skandal keuangan dalam tubuh asuransi Jiwasraya yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 13,7 triliun dan keterlibatan 13 perusahaan reksadana yang diumumkan langsung oleh Kejagung RI.
“Semoga awal tahun 2020 Good Will dari para wakil rakyat periode saat ini untuk menelusuri skandal keuangan PT Asuransi Jiwasraya dapat disepakati melalui jalan Pansus, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan