Papua – Sekum GPI Papua Pdt. Johanes Wenda meminta Polri untuk membantu mediasi pertemuan dengan Kemendagri, Kapolri dan Kemenkopolhukam.
Johanes mengaku akan memberikan masukan kepada pemerintah tentang DOB yang dinilai penting bagi masyarakat akan kemajuan Papua.
“Untuk penerimaan pegawai agar anak-anak asli Papua dilibatkan sebagai pegawai dan jadikan ASN agar kami merasa diperhatikan,” ungkap Jahanes, hari ini.
Menurut dia, hal wajar perbedaan pendapat tentang DOB dan Otsus namun ia berpikir secara logika akan manfaat dari DOB dan Otsus.
“Kita bawa umat untuk hidup mulia dan bermanfaat berikan kami warga Papua untuk maju. Kita jangan bicara politik saja namun juga jangan lupa membawa umat untuk maju setara dengan warga di Indonesia lainnya,” bebernya.
Dikatakannya, pro dan kontra Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua masih menimbulkan perdebatan, namun pemekaran wilayah dinilai akan membawa masa depan papua lebih baik.
Diketahui, tiga Rancangan Undang-undang (RUU) DOB di Papua menjadi RUU inisiatif DPR, yaitu RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
Dengan tiga RUU DOB di Papua, maka dengan sendirinya membawa manfaat dan urgensi bagi masa depan Papua menjadi lebih baik, terutama di tujuh wilayah adat yang ada di Papua, yakni Tabi/Mamta, Saereri, Mee Pago, La Pago dan Animha. Wilayah adat Tabi Saereri biarkan orang Tabi Saereri memimpin dirinya sendiri. Di wilayah adat Mee Pago dan La Pago biarkan orang Mee Pago dan La Pago memimpin dirinya sendiri.
“Demikian pula wilayah adat Animha biarkanlah orang Animha yang memimpin dirinya sendiri dan seterusnya,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan