JAKARTA – Indonesia Police Watch (IPW) mengaku ada arus informasi dari beberapa pihak yang menyatakan ada tindakan represi pada warga yang tidak terkait dengan pengamanan pengukuran di Desa Wadas, Purworejo.
Sementara, dari pihak Pemerintah, justru sebaliknya dan menyebut bahwa tindakan Polri turun ke lapangan sudah sesuai dengan prosedur.
Makanya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyarankan untuk mencari jalan tengah atas perbedaan sikap antara informasi arus bawah dengan Pemerintah tersebut.
“Oleh karena itu IPW mendorong Komnas HAM melakukan penyelidikan. Bila ada pihak pro dan kontra justru sebagai parameter wajib diadakannya dialog atau mediasi yang artinya Polisi tidak boleh turun ke lokasi melakukan pengawalan pengukuran,” tegas Sugeng, hari ini.
Dia menekankan agar solusi yang harus diselesaikan adalah perbedaan pendapat. Dan turunnya Polisi ke lokasi akan dinilai sebagai keberpihakan pada salah satu pihak.
“Dan ada penilaian bahwa pro kontra tersebut sengaja dimunculkan sebagai alasan masuknya aparat Kepolisian,” tukasnya.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan