JAKARTA РGugatan presidential threshold agar menjadi 0 persen terus berdatangan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini diajukan oleh seorang yang mengaku sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Ikhwan Mansyur Situmeang.

Ikhwan menjelaskan alasan menggugat PT 0% karena ada disebut syarat-syarat kerugian hak kewenangan konstitusional pemohon. Salah satu diantaranya, hak konstitusional pemohon adalah telah dirugikan oleh suatu UU yang diuji.

“Nah kerugian itu kan spesifik, khusus dan aktual. Setidaknya, terjadi berdasarkan penawaran yang wajar,” ungkap Ikhwan, hari ini.

Dirinya melihat UU tersebut merugikan perorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih dalam Pilpres. Yakni sebagai pemilih, dan sebagai warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih.

“Pasal 6A ayat 2 itu menegaskan 2 kepentingan warga negara, untuk memilih atau untuk dipilih. Sebagai hak konstitusional, saya sebagai posisi untuk memilih,” tuturnya.

Menurutnya, hak untuk memilih adalah semua warga negara, profesor, akademik. Termasuk warga negara dan hak konstitusional di UUD 1945 sebagai jalan mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Disini, kata dia, ASN harus bisa menjalankan peran menjaga unsur persatuan dan kesatuan.

“Saya mengalami bahwa di tengah masyarakat kita terjadi polarisasi yang sangat akut dan sampai sekarang terus terjadi. Nah ini bagian tanggung jawab kita sebagai ASN. Saya mengajak ASN lain untuk ikut. Karena komitmen dan tanggung jawabnya,” tuturnya.

Ikhwan juga memberikan komentar pernyataan Menpan RB. Dia mengaku telah menjalankan asas persatuan dan kesatuan untuk profesinya dalam menjaga dan menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan. Jadi asas persatuan dan kesatuan itu sebagai ASN di negara Indonesia.

“Saya berjalan di atas itu. Ini berlaku untuk siapapun kan. Bukan cuma ASN, tapi kan kepentingan semua masyarakat wartawan juga semestinya bisa,” tuturnya lagi.

Dia memastikan permohonan gugatan tersebut hasil perjuangan sendiri tanpa dibantu kuasa hukum maupun sponsor dari pihak luar.

“Ya. Kemauan sendiri. Ini ijtihad dan jihad. Ini soal politik saya, dan ini bisa dilakukan siapapun, untuk mencari ilmu dan menuntaskan perkara. Sebagai gerakan perubahan,” tambahnya.

Ia berharap keputusan MK nanti jadi dialog nasional dan melibatkan semua elemen masyarakat. Sebagai kemampuan akal kan ijtihad untuk menentukan pendapat dari hal pelik.

“Jadi ini bentuk jihad. Saya mengajukan ke MK,” pungkasnya.