JAKARTA – Aktivis Komunitas Politik Guntur 49 Bambang Isti Nugroho (BIN) memberikan evaluasi 2 tahun kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Dia menilai dua tahun Jokowi memperlihatkan gaya kompetitif otoritarian. “Evaluasi saya pada Jokowi setelah dua tahun dia memperlihatkan bahwa dia menggunakan kompetitif otoritarian,” tegas BIN, hari ini.

Menurutnya, pemerintahan Jokowi sudah tancap gas mendorong secara maksimal dalam pembangunan infrastruktur. Masih kata dia, didalam Pemerintahan demokrasi, ketika sebuah pemerintahan melaksanakan kebijakannya pembangunan tidak membutuhkan sebuah demokrasi.

“Contoh Jokowi menambah pembangunan dan Kereta Cepat Jakarta Bandung, tidak perlu lagi ngomong sama rakyat. Langsung gas, Sutiyoso itu mangkrak,” tuturnya.

Sementara itu, lanjut dia, BIN menyoroti istilah-istilah baru yang tidak membebek teori-teori Barat, seperti lockdown. Dan pemerintahan Jokowi menggunakan PPKM dan PSBB yang justru diberikan apresiasi dan terbukti menurunkan angka covid-19.

“Artinya, teori untuk membangun bangsa mengatasi covid tidak memakai istilah atau teori barat. Buktinya masyarakat menerima istilah tersebut, tidak ada protes. Ada keberhasilan disini,” tuturnya.

Lebih jauh, BIN mengkritisi pemindahan Ibukota baru yang menjadi kebijakan Pemerintahan Jokowi. Dia menyebut, pembangunan infrastruktur atau pemindahan itu bukan murni dari keinginan rakyat maupun pemerintahan.

“Itu bukan murni dari keinginan rakyat Indonesia,” pungkasnya.