MAMUJU – Taliban telah mengambil alih kepemimpinan Afghanistan sejak beberapa bulan lalu. Perisitiwa itu jelas berdampak bagi Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, termasuk Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Sekaitan hal ini, Resensi Institute bekerja sama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulbar menggelar Focus Group Discussion (FGD) di salah satu kafe di Mamuju, Minggu, 24 Oktober 2021.

Diskusi tersebut mengangkat tema “Pasca Kemenangan Taliban dan Relevansinya Indeks Radikalisme di Sulawesi Barat”.

Hadir sebagai narasumber, di antaranya H. M. Sahlan yang mewakili Kemenag dan MUI Sulbar, Yusran dari unsur akademisi, serta Muh. Ilham Idris dari kalangan jurnalis.

Dalam ulasannya, Yusran berharap, survei indeks radikalisme bisa menjadi pegangan FKPT dalam menangani sumber radikalisme.

“Meskipun dalam pengumpulan data tersebut itu tidak lah mudah diikarenakan ada beberapa hal yang menjadi kendala,” kata Yusran.

Sementara Sekretaris MUI, Muh. Sahlan menyerukan agar umat Islam di Sulbar dapat merepsons positif dinamika yang terjadi, pascakemenangan Taliban di Afghanistan.

Ia pun mengajak masyarakat kembali kepada ideologi Pancasila sebagai pedoman dalam bernegara.

Lebih lanjut, Sahlan mengatakan, ormas maupun ASN harus menempatkan diri dalam ketidakberpihakan pada hal yang sifatnya berbau radikalisme.

“Seperti perdebatan mengenai Mualid Nabi yang sebenarnya tidak perlu kita perdebatkan,” imbuhnya.

Narasumber selanjutnya, Muh. Ilham Idris, menjelaskan, radikalisme kini mengalami shifting (berpindah) tidak hanya dalam dunia nyata, namun juga beredar di dunia maya. Bahkan, kelompok radikal cenderung melakukan perekrutan tanpa ada penyaringan.

Ilham juga menyinggung pola pengguna media sosial dalam mengelola informasi.

“Kebiasaan saring sebelum share. Ini menjadi kelemahan kita pada zaman yang serba cepat ini. Ditambah lagi masyarakat Indonesia sering kepo terhadap sesuatu,” katanya.

Ilham mengambil istilah “fomo” yaitu suatu penyakit kecemasan akan ketinggalan informasi.

“Sehingga kita perlu untuk meningkatkan literasi digital kita dengan menerapkan berpikir kritis terhadap apa-apa informasi yang beredar di dunia maya,” sambungnya.

FGD tersebut pun berlanjut ke sesi tanya jawab yang melibatkan peserta dari kalangan organisasi kepemudaan dan lembaga pemerintah.