Bengkulu – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima ultimatum dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Gerakan Selamatkan KPK (GASAK).

Kedua organisasi meminta Jokowi untuk bertanggung jawab pada nasib 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan diberhentikan sebagai buntut tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

BEM SI mendesak Jokowi segera mengangkat kembali 56 pegawai KPK tersebut dalam waktu 3×24 jam.

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Bengkulu Melyansori, mengaku siap mendukung gerakan aksi BEM SI. Dan ia berharap aparat tidak menghalang-halangi aksi mahasiswa bila sudah memenuhi UU No 9 tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum.

“Kami mendukung BEM SI jika mau aksi bergerak, karena memang itu tugasnya mahasiswa,” tegas Melyansori, hari ini.

“Soal aksi, kawan-kawan di Bengkulu membuka posko dan sudah mulai melakukan diskusi dengan kawan-kawan,” katanya.

Lebih lanjut, Melyansori menegaskan pihaknya sudah berkomunikasi dan ikut dalam konsolidasi terkait masalah Novel Baswedan dkk yang akan dipensiunkan. Kata dia, persoalan tersebut dinilainya tidak adil karena mereka sudah mengemban amanah berpuluh tahun namun dihentikan ditengah jalan akibat proses TWK.

“Apalagi ada 2 lembaga negara mengeluarkan rekomendasi dan pimpinan KPK abai dalam hal itu. Padahal 57 pegawai KPK ini berprestasi dalam melakukan pemberantasan korupsi, apa salah mereka? Sementara pimpinan KPK dalam hal ini Firli Bahuri sudah melanggar etik,” paparnya.

Makanya, lanjut dia, semestinya orang itu yang mendorong untuk keluar dari KPK. “Siapa yang paling bertanggung jawab sebetulnya untuk menyelesaikan konflik TWK ini?,” ujarnya.

“Ya presiden. Presiden, kita kirim surat secara massal untuk kemudian mengambil alih penyelesaian ini,” kata dia lagi.

Sebab, kata Melyansori, Presiden sebagai pembina kepegawaian paling tertinggi di Indonesia ini, apalagi KPK sudah masuk rumpun eksekutif. Mestinya Presiden jangan hanya wacana di video bilang kalau TWK ini salah satu kepentingan atau acuan tidak meloloskan pegawai KPK itu.

“Presiden kan sudah memberikan arahan, tapi bukan hanya arahan yang diinginkan kawan-kawan gerakan. Tapi aksi nyata, mengeluarkan SK, instruksi atau keputusan dsb. Itu jadi kewajiban presiden membatalkan TWK ini,” terangnya.

Lebih jauh, Melyansori mengemukakan problem tersebut berkaitan dengan nasib anak bangsa yang berintegritas dan mereka diklaim telah dizolimi dengan proses TWK ini. Mereka kan sudah berpuluh tahun mengabdi, ada yang berpuluh tahun dan mestinya diapresiasi sebagai orang berprestasi dan banyak menyelamatkan uang negara.

“Bukan malah lulus tidak lulusnya tapi alih status saja dia. Karena orang yang sudah menjadi pegawai KPK kan mestinya berani tegas,” tukasnya.