JAKARTA – Ketua FNPBI Lukman Hakim mengaku kecewa dengan sistem politik ditanah air terkait nasib para buruh. Kata dia, bertahun-tahun melakukan evaluasi dan serikat buruh bisa bergabung ke parlemen agar bisa menyampaikan suara jalanan namun justru berbanding terbalik. Pimpinan serikat pekerja malah dikuasai oleh politik oligarki.
“Melewati banyak Pemilu, tapi terus di tipu,” ungkap Lukman saat diskusi bertema “Maju Mundur Pemberantasan Korupsi Dimasa Rezim Oligarki Apa Solusinya ?”, kemarin.
Kata dia, apa yang terjadi dengan KPK, korupsi masih merajalela bahkan masyarakat berbudaya korupsi, pungli masih terjadi. Ini diciptakan oligarki agar rakyat merasa bersalah kalau mau menuntut. Menurut dia, tantangannya luar biasa, budayanya seperti itu.
“Nerima ing pandum, itu yang dipelihara oligarki melalui channel politik, parpol, UU yang menyangkut perundangan DPR MPR. UU KPK direduksi katanya keadilan seluruh rakyat Indonesia. KPK menetapkan koruptor BLBI yang terbesar, sekarang malah dilepaskan. Jika kita sudah berkuasa, kita gebuk dia,” paparnya.
Dikatakannya, para buruh sangat menolak keberadaan sistem oligarki di Indonesia. Sebab, kaum oligarki mengkangkangi dengan mencoba me-ninabobo kan rakyat agar tak sadar kalau problemnya oligarki. Siapapun penguasa negeri ini kalau dirinya terus tunduk dan menolak kebijakan oligarki kaum 1% maka kebijakannya akan seperti ini.
“Kita harus bersama membangun kekuatan sistemik. Kita lawan membentuk kekuatan atraktif baru. Parpol baru banyak, silakan kita kulik kalau berbau oligarki ya tinggalkan. Yang bebas oligarki kita ikuti. Kalau saya sudah ada, Partai Rakyat Adil Makmur. Maju mundurnya peperangan korupsi saat ini, kita harus terlibat di kekuasaan, duduk di channel kekuasaan,” tukasnya.
Tinggalkan Balasan