JAKARTA – Partai Gerindra menyatakan dukungan terhadap langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto beserta jajaran Polri dalam mengusut tuntas kasus dugaan makar yang berkaitan dengan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, mengapresiasi keputusan kepolisian yang telah meningkatkan penanganan perkara dugaan makar tersebut ke tahap penyidikan. Menurutnya, proses hukum perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari peristiwa tersebut.

“Kami mengapresiasi langkah Kapolri dan jajarannya yang telah menaikkan kasus dugaan makar itu ke penyidikan. Saat ini penyidik harus mengusut siapa yang diuntungkan dari aksi makar itu,” ujar Sugiat dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

Sugiat menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dipandang sebagai tindakan tanpa tujuan. Karena itu, ia mendorong penyidik untuk mendalami motif, tujuan, serta kemungkinan adanya kepentingan tertentu di balik peristiwa tersebut.

Ia juga menilai penyelidikan perlu diarahkan untuk mengungkap apakah terdapat pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan dugaan penyadapan tersebut.

“Kan tidak mungkin Listyo Sigit dan tersangka lainnya itu menyadap untuk koleksi saja. Tidak mungkin itu. Pasti ada tujuannya,” katanya.

Sebagai informasi, dalam pemberitaan tersebut disebutkan bahwa Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Selain itu, kepolisian telah meningkatkan penanganan perkara dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan tersebut ke tahap penyidikan.

Dukungan Gerindra terhadap langkah Kapolri ini disampaikan di tengah perhatian publik terhadap proses penegakan hukum dalam perkara tersebut.

Sugiat berharap penyidik dapat mengungkap perkara secara menyeluruh, termasuk motif, alur peristiwa, serta pihak-pihak yang diduga terlibat maupun diuntungkan. Dengan demikian, proses hukum dapat berjalan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh dalam penyidikan.