Setelah organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan pada tahun 2017, kampanye khilafah pindah ke layar gawai. Penutupan akun mengundang perdebatan ikhwal kebebasan menyampaikan pendapat dan gagasan.
Oleh: Hidayat Gunadi
Pegiat Perception Engineering & Monitoring Bilik Tilik.
Notifikasi itu masuk minggu pagi silam di grup WhatsApp alumni sekolah. Isinya berupa narasi untuk menghidupkan semangat dakwah. Setelah mengutip beberapa ayat Al-Quran dan Hadits, ajakan persuasif terurai di ujung artikel: “Pahala aktivitas dakwah adalah pahala jariah…”. Tak ada nama maupun logo organisasi pengirim. Yang ada adalah ajakan bergabung ke Jemaah Dakwah, serta diikuti sejumlah tagar, antara lain #YukNgaji, di akhir narasi.
Pesan serupa dari si pengirim sudah sejak lama berseliweran di WAG.
Semula, isi pesan kerap tertulis tegas, ajakan menegakkan khilafah. Namun belakangan, narasi dibungkus tema-tema kekinian serta ajakan dakwah atau mengaji.
Pesan seperti ini lahir dari sebuah organisasi yang secara hukum sudah tidak ada, Hizbut Tahir Indonesia (HTI). Organisasi yang memperjuangkan tegaknya ideologi Khilafah ini dibubarkan pada tahun 2017 lewat pencabutan status badan hukumnya oleh Kemenkumham. Namun kenyataannya, bubar di akta tidak sama dengan bubar di lintas maya. Dari panggung ke gawai
Sebelum 2017, kampanye khilafah HTI bertumpu pada acara besar seperti konferensi, muktamar tokoh, dan agenda hijrah remaja, ditambah media cetak seperti Al-Islam, Al-Wa’ie, dan Media Umat. Setelah dibubarkan, kajian Zalvadia dkk (2025) menemukan bahwa perjuangan HTI bergeser ke pola resistensi hibrida yang memadukan aktivitas daring dan konsolidasi jaringan bawah tanah. Kajian lain mencatat kampanye berpindah dari luring ke daring karena ruang gerak langsung tertutup. Setia dkk (2022) menemukan bahwa HTI sebagai gerakan keagamaan, pascapembubaran, turut mengadopsi internet dalam aktivitas gerakannya.
Merujuk pada kajian-kajian di atas, ini menunjukkan bahwa transformasi gerakan HTI pascapembubaran bukan sekadar pindah tempat. Yang berubah juga adalah cara menyampaikan pesan. Ada tiga transformasi yang menonjol.
Pertama, melepas identias. Setelah dibubarkan, aktivitas tidak lagi memakai nama HTI. Buletin Al-Islam, misalnya, kini beredar dengan nama Kaffah. Di Instagram, nama-nama seperti “Muslim Kaffah”, “Back to Muslim Identity”, dan “Gema Pembebasan” disebut dalam sebuah kajian menjadi identitas baru yang membawa ideologi lama. Nama akun jarang menyebut khilafah atau HTI. Ia terdengar seperti komunitas hijrah, kajian, atau gerakan dakwah.
Kedua, memperhalus pesan. Dulu propaganda langsung menyebut khilafah. Menurut kajian yang saya baca, kini ajakan menuju khilafah disampaikan secara lebih halus, kontekstual, dan implisit. Isu yang dipakai pun dekat dengan keseharian: krisis ekonomi, ketimpangan sosial, dan kritik terhadap demokrasi liberal, yang kemudian dipadukan secara tersirat dengan solusi sistem khilafah.
Contoh, hasil penelusuran penulis, konten akun “Dapur Umat” di kanal Youtube kerap mengangkat tema-tema aktual, seperti kemiskinan, politik global, dan korupsi. Isu-isu tersecut dikupas secara sistematis dan menarik. Di ujung kupasan, barulah muncul rekomendasi bahwa segala permasalahan itu solusinya adalah dengan mengganti sistem ke khilafah..
Ketiga, sasaran bergeser ke anak muda. Studi Firdaus dan Asror (2024) di Jember menyebut platform yang terindikasi mengandung paham HTI menargetkan anak muda sebagai pasar, dengan distribusi lewat Instagram dan WhatsApp. Seorang informan dalam penelitian yang dikutip sebuah skripsi bahkan mengklaim pengikut dan simpatisan terus bertambah berkat dakwah media sosial. Ini klaim dari dalam, jadi perlu dibaca hati-hati.
Seberapa besar skalanya?
Di sinilah data menjadi licin, dan saya ingin jujur kepada pembaca.
Sejumlah kajian menyebut angka sekitar 127 akun media sosial dan puluhan situs yang menyebarkan narasi sejalan dengan HTI. Satu rujukan menyebutnya 127 akun dan 44 portal, dikaitkan dengan riset Center for Digital Society UGM (2024), sementara rujukan lain menyebut setidaknya 127 akun dan 47 situs, dikaitkan dengan Center for Radicalism and Deradicalization Studies (2023). Angka akunnya sama, tetapi lembaga sumber dan jumlah situsnya berbeda. Untuk satu akun, @backto_muslimidentity tercatat memiliki 37,4 ribu pengikut dan 1.303 unggahan; akun lain, @gemapembebasanbogor, memiliki 4.248 pengikut. Perlu diingat, angka pengikut berubah setiap hari, dan itu hanya segelintir akun dari yang diperkirakan ada.
Di sisi lain, BNPT memegang data yang lebih rutin, diliris setiap penghujung tahun, tetapi cakupannya lebih luas daripada HTI. Sepanjang 2025, Satgas Kontraradikalisasi mencatat 21.199 konten bermuatan intoleransi, radikalisme, dan terorisme, yang tersebar di Meta (Facebook dan Instagram) sebanyak 14.314 konten, TikTok 1.367, dan X 1.220. BNPT juga mencatat 112 anak di 26 provinsi terpapar radikalisme lewat media sosial dan gim daring. Kepala BNPT menyebut proses radikalisasi kini hanya 3 sampai 6 bulan, dibanding 2 sampai 5 tahun secara konvensional.
Angka-angka BNPT itu tidak boleh dibaca sebagai angka HTI. Ia mencakup ekosistem yang jauh lebih luas dan reaktif seperti NII/TII, Jamaah Islamiah, atau Jamaah Ansharut Daulah. HTI sendiri dikenal sebagai gerakan yang tidak reaktif apalagi mengarah ke teror. Masalah HTI bukan bom, melainkan gagasan yang menafikan negara-bangsa. Mencampuradukkan kedua kelompok ini menyesatkan, dan justru melemahkan argumen kita sendiri.
Soal tagar, jejak pesan-pesan senafas HTI paling jelas di Twitter/X. Satu penelitian mencatat #WeNeedKhilafah, #DemokrasiSistemKufur, dan #KhilafahAjaranIslam sempat menjadi topik trending. Hasil telaah Bilik Tilik menempatkan #KhilafahAjaranIslam sebagai tagar dengan intensitas pemakaian tertinggi (95%), diikuti #YukNgaji (88%), dan #IslamKaffah (80%), Hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa tagar-tagar yang digunakan, sangat efektif dalam mengampifikasi kampanye paham khilafah.
Sedang perihal urusan “mengakali algoritma”, bukti yang dapat dipertanggungjawabkan memang terbatas. Yang paling kokoh adalah analisis Drone Emprit pada 2020. Pendirinya, Ismail Fahmi, menyatakan bahwa kampanye film “Jejak Khilafah di Nusantara” sudah “dikondisikan” sejak awal, terdeteksi memakai bot, dan bahwa tagar khilafah biasanya dinaikkan lebih dulu dengan robot.
Pengamatan saya, kunci keberhasilan HTI di media sosial adalah karena mampu menunggangi momentum dinamika politik nasional. Dan seperti dijelaskan BNPT secara umum, interaksi sederhana seperti suka, bagikan, dan durasi tonton dibaca algoritma dan membentuk rekomendasi konten serupa. Konten yang ramah-algoritma (pendek, emosional, dibungkus isu aktual) tinggal menumpang mekanisme itu.
Siapa yang terpapar?
Tidak ada angka kredibel tentang berapa orang yang terpapar narasi khilafah khusus lewat media sosial. Yang ada hanyalah petunjuk tidak langsung dari Indeks Potensi Radikalisme (IPR) BNPT, sebuah indeks gabungan pemahaman, sikap, dan tindakan.
Survei Alvara pada 2020 menemukan 12,2 persen penduduk masuk indeks potensi terpapar radikalisme, 85 persen di antaranya generasi milenial. BNPT menyebut indikatornya antara lain sikap anti-Pancasila dan pro-khilafah atau ideologi transnasional. Survei BNPT 2022 mendapati potensi lebih tinggi pada perempuan dan generasi muda, serta mereka yang aktif di internet dan media sosial. Pada 2025, IPR Jawa Tengah tercatat 10,9, turun dari 11,4; Aceh 15,3 persen; dan Kepulauan Riau 13,1. Di Jawa Tengah, 68 persen responden aktif mencari konten keagamaan di internet, terutama lewat YouTube dan TikTok.
Kabar baiknya, indeks itu menurun di banyak daerah. Kabar buruknya, ruang digital tempat anak muda belajar agama kini adalah arena yang sama dengan tempat narasi itu bekerja.
Apa yang harus dilakukan?
Pertama-tama, hati-hati dengan jalan pintas. Pembubaran lewat Perppu 2/2017 menuai kritik karena menghilangkan proses pengadilan dalam pembubaran ormas. Perdebatan itu sah. Tetapi pelajarannya kita bawa ke linimasa: melarang organisasi tidak menyelesaikan persoalan gagasan.
Lima langkah menurut saya perlu ditempuh bersamaan:
1. Literasi algoritma, bukan sekadar literasi digital. Anak dan remaja perlu tahu bahwa satu “suka” dan beberapa menit tonton membentuk linimasa mereka. Para penelaah survei BNPT menekankan penguatan literasi digital, kontra-narasi, dan kapasitas keluarga, pendidik, serta tokoh agama. BNPT sudah melatih pelajar lewat program semacam Digital Peace Creator; yang perlu ditambah adalah menyentuh grup WhatsApp keluarga dan lingkungan, tempat pesan “ngaji Kaffah” itu mendarat.
2. Kontra-narasi yang menawarkan sesuatu, bukan hanya membantah. Tinjauan atas literatur kontra-ekstremisme menyimpulkan bukti efektivitasnya masih tipis. Kontra-narasi yang kuat dapat menurunkan ketertarikan pada pesan ekstrem, tetapi efeknya beragam bergantung pada isi dan karakter individu, dan faktor identitas kelompok serta kebutuhan afiliasi berpengaruh. Artinya, kita perlu menawarkan komunitas dan identitas alternatif yang sama menariknya, misalnya kajian ringan yang estetik dari ulama dan ormas arus utama, dengan argumen fikih yang jernih tentang khilafah, bukan sekadar cap “radikal”.
3. Jangan menjadi pengeras suara mereka. Analisis Drone Emprit atas polemik pembakaran bendera dulu menunjukkan bahwa kubu yang terus menyebut “HTI” justru membuatnya menjadi top of mind. Disarankan agar narasi seperti ini tidak dilawan frontal, tetapi dihadapi dengan narasi tandingan yang produktif bagi umat.
4. Intervensi tepat sasaran di platform. Pendekatan Redirect Method (metode pengalihan) hingga saat ini cukup teruji, yakni menaruh iklan di hasil pencarian orang yang mencari kata kunci tertentu, lalu mengarahkannya ke konten alternatif yang positif. Evaluasinya moderat: sebuah ulasan menilai jangkauannya tepat sasaran tetapi belum terbukti menurunkan radikalisasi sebenarnya. Karena itu, penindakan platform sebaiknya fokus pada perilaku (bot, koordinasi palsu, akun kloning), bukan pada gagasan semata, sehingga kebebasan berekspresi tetap terjaga.
5. Ukur, dan buka datanya. Hampir semua angka tentang “seberapa masif” hari ini bersifat tidak langsung atau sudah usang. BNPT, kampus, dan platform perlu berbagi data agregat dengan peneliti independen supaya efektivitas strategi bisa diuji, bukan diasumsikan.
Pada akhirnya, linimasa tidak punya akta pendirian untuk dicabut. Yang bisa kita bangun adalah daya tahan: pengguna yang paham cara kerja algoritma, komunitas yang lebih menarik daripada tawaran instan, dan data yang cukup jujur untuk mengatakan apa yang berhasil.


Tinggalkan Balasan