JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan. Menurutnya, kehormatan institusi kepolisian justru diuji melalui keberanian melakukan evaluasi internal, mengungkap kebenaran, dan menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu.
Pernyataan tersebut disampaikan Jenderal Suyudi saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman itu membahas persoalan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.
Dalam pembukaan rapat, Kapolri menyampaikan bahwa forum tersebut merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI sekaligus sarana memperkuat akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
“Kami memandang rapat kerja ini bagian penting dari fungsi pengawasan DPR RI sekaligus sarana memperkuat akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya,” ujar Suyudi.
Ia menekankan bahwa kewenangan kepolisian merupakan instrumen untuk menegakkan hukum, bukan justru digunakan untuk melampaui batas-batas hukum. Setiap tindakan penegakan hukum harus tetap memperhatikan perlindungan hak warga negara serta menjaga kehormatan institusi.
Menurut Suyudi, ketika kewenangan tidak dijalankan sesuai koridor hukum, kepercayaan masyarakat dapat berubah menjadi kecurigaan. Padahal, kehadiran negara melalui institusi kepolisian seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat.
“Di balik setiap tindakan penegakan hukum, ada hak warga negara yang harus dilindungi, dan di balik setiap seragam Bhayangkara ada kehormatan institusi yang tidak boleh dikorbankan. Kita memahami bahwa kewenangan adalah alat untuk penegakan hukum, bukan alat untuk melampaui hukum,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kapolri menyampaikan bahwa kehormatan sebuah institusi tidak hanya diukur dari keberhasilan mengungkap berbagai tindak kejahatan, tetapi juga dari kejujuran dan keberanian dalam menghadapi persoalan internal.
Ia menilai, setiap dugaan pelanggaran harus diuji secara objektif dan ditangani berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada perlakuan berbeda dalam proses penegakan hukum, termasuk ketika perkara melibatkan anggota kepolisian.
“Di sinilah kehormatan sebuah institusi diuji bukan semata ketika berhasil mengungkap kejahatan, tetapi ketika memiliki keberanian untuk menatap ke dalam, menguji setiap dugaan dengan kejujuran, dan menegakkan hukum tanpa memandang siapa yang dihadapi,” kata Suyudi.
Kapolri juga mengingatkan bahwa prinsip keadilan harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak-hak setiap orang yang menjalani pemeriksaan. Ketegasan aparat, menurutnya, harus tetap berlandaskan kebenaran dan dilaksanakan sesuai prosedur hukum.
“Karena bagi kami, kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa. Keduanya harus berjalan beriringan agar ketegasan tetap berlandaskan kebenaran dan kewenangan tetap berada dalam koridor hukum,” imbuhnya.
Dalam perkembangan perkara tersebut, berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pemberitaan, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Peristiwa dugaan penyadapan tersebut disebut terjadi sejak 2025.
Pernyataan Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR RI itu menegaskan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menjaga kehormatan institusi kepolisian.
Melalui prinsip tersebut, kepercayaan publik diharapkan dapat terus diperkuat. Sebab, institusi penegak hukum tidak hanya dituntut tegas dalam menangani pelanggaran di tengah masyarakat, tetapi juga harus berani memastikan setiap dugaan pelanggaran di internal ditangani secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan