Kritik Pembangunan Papua Harus Konstruktif dan Tidak Memperkeruh Stigma

Oleh: Arie Waropen, Ketua Umum SGM-Papua

Akhir‑akhir ini perhatian publik tertuju pada film dokumenter berjudul Pesta Babi yang tengah menyebar luas di ruang maya. Film ini merupakan karya tim kreatif yang dipimpin oleh Watchdoc, Jubi beserta sejumlah pihak terkait, sekaligus berfungsi sebagai bentuk kritik terhadap arah kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah/negara di wilayah Papua terkhusus Papua Selatan (Ha’Anim).

Secara prinsip, kehadiran karya ini layak diapresiasi tekatnya. Keberadaannya menjadi bukti nyata masih tingginya kepedulian berbagai elemen masyarakat terhadap pengelolaan pembangunan di tanah Papua yang selama ini kerap menjadi sorotan. Namun demikian, dalam menelaah isi dan gaya penyampaiannya, terdapat catatan penting agar tujuan kritik tersebut benar‑benar bermanfaat bagi kemajuan bersama.

Kritik yang disampaikan seharusnya bersifat konstruktif dan seimbang, tidak hanya berfokus menyoroti kelemahan atau kekurangan pengelolaan pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Papua Selatan (PPS). Proyek tersebut sejatinya bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional sebagai landasan negara yang berdaulat. Penyampaian kritik yang hanya berpusat pada sisi negatif saja tanpa memberikan jalan keluar, justru bisa mempersempit pandangan publik. Yang paling dibutuhkan saat ini bukan sekadar tuduhan bahwa pemerintah dan negara kerap melakukan kekeliruan/kesalahan, melainkan gagasan nyata dan solusi praktis yang bisa diterapkan untuk mengimbangi realitas sikon daerah saat ini.

Di lapangan, kenyataan berbicara keras : masyarakat di Papua Selatan, terutama Orang Asli Papua, sangat membutuhkan pembangunan yang dirasakan manfaatnya secara langsung. Mereka butuh infrastruktur dasar—jalan penghubung antara permukiman, kebun, dan pasar—serta layanan kesehatan memadai lewat Puskesmas dan fasilitas Pendidikan yang layak demi mencetak generasi penerus berkualitas. Realitanya, tantangan geografis Papua (PPS) yang luar biasa luas dan sulit dijangkau membuat pemerintah pusat maupun daerah tidak sanggup membangun semuanya sendirian. Diperlukan kolaborasi erat dan dukungan pihak ketiga agar pembangunan dapat merata dan tepat sasaran. Oleh sebab itu, diharapkan para pembuat dokumenter turut memaparkan solusi terbaik versi mereka agar dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah/negara, bukan sekadar saling melempar tuduhan kesalahan.

Satu hal lain yang memerlukan kajian mendalam adalah penggunaan diksi menyusun kalimat kontroversial seperti “kolonialisme di zaman kita”. Frasa ini, jika ditelaah lebih jauh/dalam, berpotensi membangun persepsi keliru. Dalam pandangan saya, penggunaan istilah tersebut ibarat membangkitkan kembali ingatan kelam masa penjajahan dan memperkuat stigma lama yang justru ingin kita hapuskan bersama. Jika istilah ini terus dikumandangkan, dikhawatirkan publik akan terbawa asumsi keliru bahwa masyarakat Papua masih menganggap Indonesia sebagai negara penjajah (kolonial). Padahal, perjalanan panjang sejak bergabungnya Papua ke dalam NKRI sampai saat ini telah melewati berbagai tantangan, pengorbanan, dan upaya besar untuk membangun kesamaan pandangan serta persaudaraan antar anak bangsa.

Sebagai kesimpulan, kritik adalah hak setiap warga negara dan menjadi napas demokrasi. Namun agar benar‑benar berdampak positif, kritik perlu dikemas secara bertanggung jawab: tetap tajam namun elegan, mengungkap masalah namun dilengkapi solusi², serta menggunakan bahasa yang tidak memicu perselisihan maupun membakar luka sejarah. Tujuan utama kita sama: Membangun Papua yang Adil dan Makmur serta tetap dibawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Carpe diem.