JAKARTA – Ketua Umum PB HMI MPO Ahmad Latupono angkat bicara soal ketidakjelasan anggaran covid-19 yang bersumber dari Anggaan Belanja Negara dan Anggaran Belanja Daerah kepada rumah sakit yang menangani pasien positif covid-19.
Menurut Latupono, anggaran covid-19 hanya diperuntukan untuk rumah sakit saja terkesan tidak adil. Bahkan menurut dia anggaran covid-19 tersebut harusnya juga dialokasikan kepada keluarga korban positif covid-19.
“Itu menjadi tugas negara melindungi rakyatnya. Bayangkan saja, ketika yang positif adalah kepala keluarga bagaimana nasib anak istrinya. Ini masalah yang harus dijawab oleh pemerintah kita, sehingga sangat penting keberpihakan negara dalam memenuhi hak-hal masyarakat kita yang terkena musibah ini” kata Ketum PB HMI MPO Akrabnya disapa Anyonk dikediamannya, Senin, (05/10/2020)
Selain itu, anyonk juga menyinggung aliran dana negara yang di peruntukan untuk memulihkan luka PT. Jiwasraya yang sebelumnya diketahui bermasalah. Pasalnya, anggaran yang diduga ratusan milyar tersebut harusnya di salurkan untuk membantu keluarga korban positif covid-19 lebih efektif.
“Bagaimana mungkin negara dapat memulihkan perusahaan plat merah (PT. Jiwasraya) tersebut dengan dana ratusan milyar pula, sedangkan rakyat ini mengalami kesulitan menghadapi klaster covid-19 yang semakin meningkat. Pemerintah harus buka mata atas nasib rakyat” Terangnya
Lebih jauh, dirinya juga mendukung sikap kepala staf kepresidenan RI Moeldoko yang menyebutkan sudah banyak terjadi, orang sakit biasa atau mengalami kecelakaan, didefinisikan meninggal karena COVID-19 oleh pihak rumah sakit yang menanganinya demi mendapat bantuan dana covid-19 dari pemerintah.
“Tentu sikap yang diambil pak moeldoko berlandaskan alasan dan survey lapangan yang jelas. Tentu kami atas nama PB HMI MPO mendukung sikap pak moeldoko demi menyalaraskan bantuan yang adil dan menyeluruh hingga ke akar rumput masyarakat terlebih keluarga korban positif covid-19” Tandasnya
Tinggalkan Balasan