Jakarta – Kalangan buruh menilai banyak hal positif yang dirasakan selama 100 hari kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satunya indikasinya adalah UMK 2025 yang sesuai dengan harapan buruh.
“Jajaran kabinet yang dalam 100 hari kerja banyak hal-hal positif menurut saya dan kawan-kawan buruh lain. Salah satu indikasinya adalah UMK 2025 beliau merespon apa yang diharapkan kaum buruh, juga upah minimum sektoral 5 tahun terakhir hilang, sekarang ada kembali dalam putusan Presiden. Tentu ini turunan atau respon pemerintah terhadap putusan MK nomor 168,” beber Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz, hari ini.
Menurutnya, keberpihakan kepada orang-orang kecil di 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto ini termasuk pelunasan terhadap usaha UMKM yang usahanya terdampak Covid-19, dan regulasi yang membuat tidak leluasa berusaha itu dibebaskan.
“Ini bagi saya kedepan berarti pemerintah berpihak kepada orang kecil,” tuturnya.
Dia juga angkat bicara pada isu yang viral dan heboh sejagat raya akhir-akhir ini yaitu laut di Tangerang ada yang patok dan kuasai. Sementara secara aturan yang ada laut itu milik negara dan tidak bisa diperjualbelikan.
“Patok saya yakin pejabat yang dulu pasti tahu bukan tidak tahu, ini bukan Bandung Bondowoso yang jadi hanya semalam,” katanya.
Kata Riden, dengan tegas dan keberpihakan kepada orang kecil, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan mencabut, membongkar pagar laut tersebut di tengah laut Tangerang.
“Ini artinya menunjukkan komitmen Presiden Prabowo untuk bagaimana hukum ditegakkan dengan benar. Oligarki yang selama ini menguasai sendi-sendi kehidupan bangsa mudah-mudahan di era Presiden Prabowo Subianto ini mulai ditertibkan sesuai aturan yang ada,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan