Oleh: Achmad Nur Hidayat MPP (Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta)

Prabowo Subianto menyampaikan dalam Qatar Economic Forum pada 15/5 kemarin terkait target pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Prabowo akan mengejar target pertumbuhan 8 persen dalam lima tahun pemerintahannya.

Target 8 persen tersebut pernah Prabowo sampaikan juga dalam Mandiri Investment Forum pada Maret 2024 lalu.

Seolah, resep kebijakan ekonomi Prabowo akan lebih baik daripada kebijakan ekonomi Jokowi yang pertumbuhan ekonominya hanya berkisar 4.8%-5.3% selama periode 2014-2022 atau dua kali masa kepresidenannya Jokowi.

Bagaimana jurus ekonomi Prabowo mampu mencapai target 8% tersebut? Bila jurus ekonomi yang ditempuh tidak berbeda dengan zaman kepresidenan Jokowi, maka target 8 persen tidak mungkin dicapai.

Alasan Kebijakan Ekonomi Saat Ini Gagal Mencapai 8 Persen

Ada dua alasan utama kenapa kebijakan ekonomi saat ini tidak dapat menjadikan ekonomi tumbuh 8 persen:

Pertama, kondisi ekonomi global yang makin melambat dan Kedua, kondisi domestik yang diwarnai inflasi tinggi serta suku bunga yang naik.

Harus diakui, dalam 9 tahun terakhir (2014-2023), alokasi anggaran yang besar ke infrastruktur oleh Presiden Jokowi telah mengurangi pos untuk penggerak konsumsi.

Hilangnya subsidi BBM membawa dampak besar kepada pertumbuhan ekonomi domestik. Kebijakan ekonomi Jokowi belum berhasil secara optimal meningkatkan konsumsi masyarakat.

Padahal, konsumsi rumah tangga berkontribusi besar terhadap PDB. Ketidakmampuan untuk mendorong konsumsi ini turut menghambat pertumbuhan ekonomi yang baik.

Bila pola yang sama digunakan Prabowo, target 8 persen hanya omong kosong saja.

Pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi melambat menjadi 2,9 persen pada 2024 akan menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Keamanan global yang semakin rentan, konflik di Timur Tengah, perang Ukraina, dan ketegangan Laut China Selatan akan menambah tekanan pada permintaan komoditas ekspor Indonesia, terutama kelapa sawit dan olahan nikel.

Bila Prabowo masih mengandalkan kedua komoditas ekspor tersebut, target 8 persen juga sulit dicapai.

Perlu Pembaharuan Ekonomi

Pada Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Subianto menyatakan keyakinannya bahwa ekonomi Indonesia dapat mencapai pertumbuhan sebesar 8 persen melalui pembelajaran ekonomi dari Jokowi dan melalui peningkatan investasi serta kolaborasi antara pelaku ekonomi, termasuk UMKM.

Namun, dalam penjelasan Prabowo dalam forum tersebut, belum nampak rencana kebijakan ekonomi yang dapat dikatakan menjadi game changer dari kebijakan sebelumnya.

Prabowo perlu melakukan pembaharuan ekonomi yang akan membawa perubahan dalam capaian pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan Daya Beli Masyarakat

Masyarakat mengalami penggerusan daya beli disebabkan oleh menurunnya pendapatan riil pekerja formal dan beratnya beban hidup karena naiknya harga-harga pokok, pengenaan pajak PPN yang terus membesar, dan hilangnya berbagai subsidi yang diperlukan publik seperti BBM dan LPG.

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah dapat mengambil beberapa langkah penting:

Pertama, Menjaga stabilitas harga pangan dan energi** melalui kebijakan cadangan stabilisasi harga pangan dan subsidi energi untuk mencegah inflasi yang berlebihan.

Kedua, Meninjau ulang kebijakan kenaikan PPN** dan mempertimbangkan insentif pajak untuk meringankan beban masyarakat【81†source】【83†source】.

Perlunya Diversifikasi Ekspor dan Hilirisasi Sektor Non Tambang

Karena harga ekspor dunia untuk komoditas sawit dan nikel mengalami penurunan yang persisten, pemerintah harus mendesain industrialisasi yang lebih smart, termasuk mengurangi ketergantungan pada kelapa sawit dan olahan nikel dengan memperluas portofolio ekspor ke sektor-sektor lain seperti produk-produk hasil pertanian lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi.

Hilirisasi nikel di tengah situasi harga olahan nikel yang rendah hanya akan merusak masa depan Indonesia, dengan eksploitasi besar-besaran atas nama hilirisasi sehingga negara tidak memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk pembangunan ekonomi.

Perubahan Sistem Pendidikan Vokasional untuk Pemenuhan SDM Siap Kerja di Indonesia

Sistem pendidikan vokasional di Indonesia memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) siap kerja yang kompeten dan berdaya saing.

Namun, saat ini sistem tersebut masih berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak mengetahui dengan baik kebutuhan industri.

Pendidikan vokasi seharusnya berada di Kementerian Tenaga Kerja atau Kementerian Perindustrian yang mengetahui perkembangan industri yang sedang berjalan sehingga pendidikan vokasi menjadi lebih relevan bagi industri.

Untuk mewujudkan transformasi pendidikan vokasional yang efektif dan efisien, diperlukan sejumlah perubahan institusi pendidikan vokasi, termasuk memberikan pendidikan vokasi kepada mereka yang tidak lagi masuk pada usia sekolah.

Transformasi sistem pendidikan vokasional di Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat. Dengan melakukan perubahan signifikan pada kurikulum, kualitas pengajar, infrastruktur, kemitraan dengan industri, teknologi digital, aksesibilitas, serta sertifikasi dan akreditasi, Indonesia dapat menghasilkan SDM yang siap kerja dan berdaya saing tinggi di pasar global.

Dengan langkah-langkah ini, Prabowo memiliki kesempatan untuk mencapai target ambisiusnya dan membawa Indonesia ke tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Namun, tanpa pembaharuan yang signifikan, target tersebut akan tetap menjadi mimpi.

Temukan juga kami di Google News.