Jakarta – Presiden Joko Widodo telah melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara menggantikan Firli Bahuri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/11).
Direktur Eksekutif Pusat Advokasi dan Studi Konstitusi Demokrasi (PASKODE), Harmoko M.Said S.H., M.H mengatakan bahwa Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas dan kredibilitas lembaga KPK.
Harmoko mendesak ketua KPK Nawawi Pomolango untuk segera menyelesaikan kasus-kasus yang tertunggak di KPK.
“Termasuk kasus-kasus yang telah lama tidak memiliki kejelasan itu perlu diprioritaskan, seperti kasus Buronan Harun Masiku. Kemudian tersangka sekaligus buronan KPK Paulus Tannos, dan beberapa kasus lainnya.” ungkapnya.
Diketahui, kasus dugaan suap pergantian anggota DPR RI melalui metode pengganti antar waktu (PAW), Harun Masiku menyuap mantan Komisioner KPU agar terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024. Namun, kasus tersebut belum ada kejelasan hingga saat ini.
“Seharusnya kasus seperti ini segera diselesaikan karena kasus ini merupakan kejahatan demokrasi dalam Pemilu 2019. Apalagi kini sudah masuk tahapan Pemilu 2024 tapi buronan Harun Masiku tak kunjung dapat ditangkap. Tentunya sebelum Pemilu 2024, publik sangat berharap bahwa kejahatan demokrasi tersebut dapat diusut tuntas.” bebernya.
Untuk menangkap buronan KPK Harun Masiku, Harmoko mendorong KPK untuk meminta bantuan Polri. Hal ini supaya kasus ini bisa terselesaikan dan untuk mengembalikan kepercayaan publik kembali.
“Ketua KPK sementara juga harus memiliki strategi yang matang serta harus meninggalkan cara-cara Firli Bahuri dalam memimpin KPK.” tutup Harmoko.
Tinggalkan Balasan