Jakarta – Desakan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) periode 2019-2024, Lanyalla Mattalitti untuk kembali ke UUD 1945 asli dinilai sebagai hal yang mengada-ada. Hal ini diungkapkan oleh Aliansi Masyarakat Pemuda Nusantara Merah Putih (AMPUH) yang menyebut keinginan LaNyalla justru sebuah kemunduran.
“Kemunduran. Justru keinginan itu mengkhianati reformasi yang telah diperjuangkan mahasiswa dan rakyat di era 1998. Bila kembali ke naskah itu sama saja dengan kembali ke rezim tirani dan respresif,” ungkap AMPUH.
Berdasarkan pengalaman puluhan tahun, penggunaan UUD1945 yang asli menimbulkan banyak persoalan dalam ketatanegaraan. Menjadikan kekuasaan yang membungkam kedaulatan rakyat.

“Padahal sejak era reformasi, Rakyat Indonesia menikmati salah satu hak politik yang hilang di era Orde Baru, yaitu memilih langsung pemimpinnya. Namun, adanya wacana ini, bahkan terkesan memaksakan kehendak untuk mengembalikan ke UUD 1945 yang asli Itu akan menghapus lagi hak tersebut.” jelasnya.
Efeknya, rakyat tidak lagi bisa memilih calon presiden dan wakil presiden secara langsung. Rakyat tidak lagi dapat memilih para Calon Anggota DPD-RI untuk mewakili daerahnya di Senayan .
Pihak AMPUH juga mencurigai ada agenda terselubung Lanyalla Mattalitti di balik gencarnya wacana kembali ke UUD 1945 yang asli.
“Bisa saja satu agenda terselubung tersebut diantaranya Lanyalla justru berkeinginan membubarkan DPD, lembaga yang dipimpinnya dari tahun 2019,” ungkapnya.
Diketahui, LaNyalla Mattalitti menghalalkan segala cara demi keinginannya. Yakni dengan spporadisnya menyerang Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Pimpinan MPR lainnya karena tidak menghadiri acara untuk mendukung ke UUD 1945 Asli. … Ini sudah sangat Membahayakan !
Masyarakat dengan tegas menolak keinginan Dari Lanyalla Mattalitti untuk Kembali Ke UUD 1945 yang asli. AMPUH menegaskan bahwa masyarakat mendukung Keberadaan lembaga DPD-RI tetap ada dan Mendorong Penguatan DPD-RI harus dilakukan.
“AMPUH mendorong penguatan DPD-RI yang mengarah ke daerah yang dirasakan langsung oleh Masyarakat, bukan penguatan DPD-RI ke tingkat nasional. Saat ini lembaga DPD-RI di bawah kepemimpinan seorang Lanyalla sudah semakin salah arah dan harus segera di selamatkan.” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan