Jakarta – Menyikapi dipilihnya Gibran sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang mendampingi Prabowo Subianto, Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando EMaS menyinggung kembali periode kekuasaan Presiden Soeharto di orde baru selama 32 tahun di Indonesia.
“Berkuasa 32 tahun unamun anaknya tidak ada yang menjadi kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota.” tegas Fernando melalui keterangan tertulisnya, hari ini (24/10/2023)…
“Padahal sistem pemilihan Kepala Daerah pada saat itu sangat mudah bagi Soeharto untuk menjadikan anaknya menjadi kepala daerah.” sambungnya.
Fernando menyayangkan sikap Jokowi yang hanya berkuasa selama 2 periode, namun anaknya Gibran menjadi Walikota Solo dan menantunya Bobby Nasution menjadi Walikota Medan.
“Seolah menunjukkan keserakahan keluarga Jokowi akan kekuasaan.” ungkapnya.
Hal tersebut, kata Fernando, semakin terbukti dari usaha Jokowi mempertahankan kekuasaan dengan mendorong anaknya menjadi cawapres dengan cara merubah UU Pemilu melalui Mahkamah Konstitusi (MK) karena Gibran belum memenuhi syarat usia minimal.
“Jokowi tidak rela mengakhiri kekuasaannya yang akan berakhir bulan Oktober 2024 sehingga memaksakan anaknya menjadi cawapres Prabowo.” tegas Fernando.
Lebih lanjut, Fernando membeberkan hasil kalkulasi jika Jokowi berkuasa dan mempertahankan kekuasaan melalui keturunannya. Jokowi yang berkuasa selama 10 tahun ditambah Gibran 15 tahun dan Kaesang selama 10 tahun maka keluarga Jokowi akan berkuasa selama 35 tahun.
“Maka akan melampaui lamanya Soeharto berkuasa.” kata dia.
Fernando bahkan memperhitungkan Jan Ethes, anak sulung Gibran Rakabuming Raka alias cucu pertama Jokowi yang mungkin dijadikan penerus keluarganya.
“Jan Ethes, yang juga saya yakin dalam benak Jokowi sudah dipersiapkan menjadi penerus dari keluarganya untuk menjadi Presiden yang akan datang.” tandasnya.
Fernando pun berharap kesadaran ‘brutus’ di sekitar Jokowi bisa menyadari akan rusaknya tatanan demokrasi karena menjadikan proses rekrutmen kepemimpinan nasional dengan sistem monarki.
“Semoga ‘brutus-brutus’ yang ada disekitar Jokowi sadar akan rekrutmen kepemimpinan nasional dengan sistem monarki berbalut demokrasi bisa merusak tatanan negara kita, merusak agenda reformasi 98.” pungkasnya
Tinggalkan Balasan