Jakarta – Mukhammad Faisol Amir, seorang peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), menyoroti pentingnya mengarahkan pembangunan infrastruktur untuk mencapai ketahanan pangan di Indonesia. Ini penting mengingat tingginya harga pangan di Tanah Air yang tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat.
Faisol menekankan bahwa selain tantangan perubahan iklim, sektor pertanian juga dihadapkan pada kendala distribusi akibat luasnya wilayah Indonesia. Biaya logistik pangan yang tinggi akhirnya mempengaruhi harga konsumen, menjadikannya lebih mahal.
Selain biaya logistik yang tinggi, kenaikan harga bahan bakar minyak juga mempersulit distribusi pangan. Daerah yang jauh dari sentra produksi pangan menghadapi biaya transportasi yang lebih tinggi.
Penyediaan infrastruktur yang tepat akan memudahkan distribusi pangan di seluruh Indonesia. Ini akan memengaruhi stabilitas harga dan ketersediaan pangan secara positif.
Faisol menyoroti pentingnya infrastruktur yang mendukung integrasi Indonesia dalam perdagangan internasional. Hal ini tidak hanya akan mempromosikan ekspor, tetapi juga mempersiapkan Indonesia untuk mengimpor komoditas pangan dan barang dari negara lain guna menciptakan nilai tambah pada produk dan efisiensi.
Melalui langkah-langkah ini, Indonesia akan memperkuat posisinya dalam perdagangan internasional, mengikuti harga pasar global, dan menghindari monopoli atas komoditas tertentu. Kemudahan dalam pergerakan barang akan membuat harga lebih terjangkau, bermanfaat bagi masyarakat, dan mendukung perkembangan wilayah.
Infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan juga akan menjadi daya tarik bagi investasi. Investasi dalam logistik distribusi pangan, terutama yang berkaitan dengan rantai dingin untuk produk pangan mudah rusak, menawarkan pertumbuhan yang signifikan.
CIPS mendorong pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendukung distribusi barang dan pangan, membawa manfaat utama kepada masyarakat dalam mencapai ketahanan pangan yang lebih baik.
Perspektif Ganjar Pranowo dalam Meningkatkan Infrastruktur untuk Pangan
Kebijakan pembangunan infrastruktur yang saat ini diterapkan oleh pemerintah perlu lebih ditekankan pada tujuan meratakan distribusi pangan di seluruh wilayah Nusantara. Hal ini disoroti sebagai respons atas dampak pandemi Covid-19 yang telah mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
Data yang diungkapkan oleh Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Felippa Ann Amanta, menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah Presiden Joko Widodo masih cenderung terpusat di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, yakni sekitar 62,3 persen dari total 245 proyek infrastruktur yang direncanakan.
Fokus terhadap pembangunan infrastruktur sejalan dengan 7 program calon presiden 2024, Ganjar Pranowo, yang telah diuraikan di acara “Ganjar Menyikapi Tantangan Masa Depan Indonesia” di Jakarta pada tanggal 17 September 2023. 7 program ini menurutnya adalah fokusnya dalam membangun Indonesia.
Program-program tersebut mencakup upaya meningkatkan produktivitas sumber daya manusia (SDM), menjaga stabilitas harga komoditas pokok, menghilangkan kemiskinan, memperkuat sistem jaringan pengaman sosial, mendukung hilirisasi menuju pembangunan fasilitas berkelas dunia, mengakselerasi peningkatan nilai tambah dalam infrastruktur, serta memulihkan kondisi lingkungan di Indonesia.
Dengan fokusnya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, dia juga melanjutkan program-program Joko Widodo.
Ganjar menyatakan, “Koordinasi antarwilayah atau antardesa itu penting. Jalan poros desa menghubungkan antardesa, dan oleh karena itu, dana desa harus digunakan secara bijak hingga mencapai wilayah tujuan lainnya, juga desa tetangga.”
Komentar tersebut muncul selama kunjungan kerjanya di Desa Nyemoh, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang pada tanggal 28 Januari 2023. Ganjar merespon aspirasi masyarakat tentang jalan poros desa yang menghubungkan Desa Nyemoh dan Desa
Tinggalkan Balasan