Jakarta – Pemberhentian Brigjen Endar Priantoro (EP) dari Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya tidak menjadi soal besar, apalagi jadi polemik. Pasalnya soal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian adalah kewenangan KPK, pun terkait anggota Polri yang ditugaskan di KPK juga ada mekanisme bersama yang disepakati.
Hal itu dikatakan oleh Ahmad Aron Hariri, Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK), hari ini (4/4/2023).
“Adanya surat protes yang secara khusus mengatasnamakan pegawai dari Polri dan kemudian sikap yang menjadikan Kapolri sebagai tameng atau menjadi si paling orang Kapolri, justru itu sangat tidak terpuji dan dapat merusak hubungan antar lembaga negara.” tandas Rere, sapaan akrab Hariri.
Menurut Rere, kedudukan antara KPK dan Polri sama secara lembaga. Jadi tidak perlu merasa lebih superior karena berasal dari Polri.
“Bahkan pegawai di KPK ada juga yang dari kejaksaan, jadi tidak perlu mendominasi seluruh jabatan struktural harus Polri semuanya. Mengedepankan proporsionalitas dan saling menghormati antar lembaga itu lebih ‘wise’.” ungkap Rere.
Rere mengingatkan bahwa semua di KPK memiliki tujuan yang sama, yakni mendedikasikan diri untuk pemberantasan korupsi. Maka, Rere melanjutkan, persoalan Brigjen EP diharapkan tidak ditarik ke isu yang lain.
“Secara faktual, berakhirnya masa tugas yang bersangkutan di KPK menjadi dasar pemberhentian dirlidik tersebut. Namun secara kronologis administratif, surat perpanjangan dari Kapolri dan surat penghadapan dari KPK yang terjadi di waktu yang sama, bisa jadi ruang kedua lembaga itu untuk berkomunikasi langsung.” bebernya.
Rere menilai baiknya KPK dan Polri berkoordinasi langsung soal status dan posisi Brigjen EP. Putusan ini juga penting selanjutnya karena masalah Brigjen EP yang ramai di media bukan hanya tentang jabatannya saja. Tetapi juga soal gaya hidup hedonis yang viral diduga istri dan Brigjen EP sendiri.
“Nah gaya hedon, flexing-flexing, pamer harta dan barang mewah, serta pamer liburan ala sultan yang katanya melibatkan istrinya dan dirinya, tentunya juga harus diselesaikan. Nantinya, baik kembali ke Polri atau ke KPK, yang bersangkutan harus tetap diproses terkait isu ini.” tandasnya.
“Jangan hanya soal jabatan ngotot protes, tapi yang gaya hedon yang jelas-jelas merusak marwah KPK dan Polri, tidak ada yang bertanggungjawab memproses.” tutup Rere dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.
Tinggalkan Balasan