JAKARTA – Indonesia Police Watch (IPW) meminta Polresta Serang Kota Jajaran Polda Banten tidak boleh kalah melawan Nikita Mirzani. Diketahui, Nikita Mirzani tersandung kasus pencemaran nama baik dan dianggap melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait unggahan di Instagram Story.

“Kendati, anggota-anggotanya telah dilaporkan ke Propam Polri.” tegas Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW dalam keterangan tertulis hari ini (28/06/2022).

Nikita melapor ke Propam Polri pada Rabu (22/6/2022), setelah polisi gagal melakukan upaya paksa.

“Namun, Polresta Serang Kota tidak terpengaruh oleh laporan ke Propam dan tetap memproses hukum kasusnya dengan melakukan pemanggilan kepada Nikita,” imbuhnya.

Pihak IPW melihat kasus Nikita Mirzani ini menjadi ramai terlebih setelah pihak kepolisian melakukan tindakan upaya paksa di rumahnya, di Pesanggrahan Jakarta Selatan pada Rabu, 15 Juni 2022 pukul 03.00 WIB dini hari. Nikita memvideokan untuk memviralkan kejadian itu sambil mengumpat kepada para anggota yang bertugas menjalankan perintah hukum.

“Seolah-olah merasa kebal hukum, Nikita memvideokan dan memviralkan hal tersebut. Lalu pada Rabu sore, Nikita hadir ke Polresta Serang Kota didampingi kuasa hukumnya dan memberikan keterangan kepada penyidik.”

Penyidik rupanya memerlukan keterangan tambahan dan dijadwalkan pemeriksaan kembali di hari Jumat (24/06/2022), tapi Nikita tidak hadir tanpa pemberitahuan.

“Untuk itu Indonesia Police Watch (IPW) meminta Polresta Serang Kota memproses kasus pencemaran nama baik melalui ITE sesuai hukum. Di pihak lain, Nikita Mirzani yang tersangkut masalah hukum harus menghormati proses penegakkan hukum,” tegas Sugeng.

Pihak IPW meminta agar setiap warga negara harus taat hukum.

“Bila dipanggil untuk memberikan keterangan maka harus hadir dan memberitahukan kepada penyidik kalau tidak bisa hadir. Tentunya, ketidakhadirannya itu berlandaskan alasan yang kuat,” ungkapnya.

Sugeng menjelaskan bahwa jangan sampai kepolisian menggunakan kewenangannya untuk melakukan panggilan paksa. Sebab, masalah akan bertambah, jika penyidik menambah pasal tentang menghalang-halangi dan mempersulit proses penyidikan.

“Apalagi, bila tidak hadir setelah dipanggil tiga kali maka kepolisian dapat menerapkan pasal 216 KUHP yaitu menghalangi proses penyelidikan dan penyidikan polisi,” pungkasnya.