Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Capai 1 Tahun, PB HMI-MPO Minta Menteri Nakal Dievaluasi

Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) di periode yang kedua bersama Ma’ruf Amin, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyampaikan beberapa petikan-petikan perihal kinerja para Menterinya yang disinyalir berperilaku nakal dan menghambat proses pemerintahan di periode tahun pertamanya ini.

“hari ini tepat satu tahun Jokowi-Ma’ruf, artinya harus ada evaluasi terhadap para menterinya”. Kata Ahmad Latupono selaku Ketua Umum PB HMI dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa, 20/10/20.

Selaku Ketua Umum PB HMI, Ahmad Latupono pun menekankan kepada pemerintah agar lebih jeli dan selektif terhadap menteri-menterinya yang dinilai tidak seirama dengan pucuk pimpinan.

“saat ini pemerintah harus selektif dan jeli terhadap kinerja menterinya, kalau memang tidak seirama dengan pucuk pimpinan atau nakal, di copot saja”. Tandas Ahmad.

Perihal Menteri nakal, Ahmad Latupono selaku pimpinan di PB HMI menegaskan dan meminta kepada pemerintahan Jokowi-Ma’rauf untuk mencopot Menteri BUMN yang dinilai lambannya pertumbuhan ekonomi nasional yang menjadi tanggungjawab BUMN secara kelembagaan di bawah nahkoda Erick Thohir.

“Saya meminta kepada pemrintah untuk mengevaluasi kinerja BUMN, dalam momnetum satu tahun kepemimpinan ini rasanya pemerintah wajib meresufle para menterinya, termasuk BUMN”. Tegas Ahmad dalam keterangannya.

Banyaknya indikasi dan tuduhan miring terhadap Menteri BUMN beberapa pekan terikhir ini menjadi alasan tersendiri bagi Ahmad Latupono dalam mengkritisi kinerja BUMN yang sama-sama memasukin satu tahun kepemimpinan.

“banyak indikasi dan isu-isu miring terhadap BUMN, terkhusus yang di tujukan kepada Bapak Erick Thohir selaku pimpinan di kementrian BUMN, termisal dari isu rasial di tubuh BUMN, mangkraknya perseroan-perseroan plat merah, sampai kepada isu adanya keterlibatan Pak Erick dalam pusaran kasus Jiwasraya akhir-akhir ini. Dalam rangka itu kemudian saya mendorong untuk di copot dulu, jika memang tersangkut kasus apapun itu biar bisa di proses lebih jauh, dan tidak menghambat kinerja BUMN secara kelembagaan”. Tutup Ahmad.