Jakarta – Jenderal Listyo Sigit Prabowo berencana merekrut 56 pegawai KPK RI yang diberhentikan karena tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Atas hal itu, Jaringan Aktivis Muda Nusantara (JAMNUSA) menilai langkah Kapolri tersebut sebagai langkah yang solutif dan bijak.

Koordinator Nasional Jaringan Aktivis Muda Nusantara (JAMNUSA), Hisar Sitompul menyebut kebijakan Kapolri tersebut sebagai langkah solutif dan bijak. Dengan diambilnya langkah tersebut, negara telah hadir untuk menyelesaikan polemik para pegawai KPK yang gagal menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena tak lolos TWK.

“Kami menilai rencana Bapak Kapolri terkait hal ini ialah langkah yang solutif dan bijak dan perlu kita dukung, mengingat 56 pegawai tersebut punya rekam jejak yang cukup mumpuni dalam upaya pemberantasan korupsi. JAMNUSA mendukung langkah tersebut mengingat polemik TWK ini cukup berlarut – larut,” ujar Hisar dalam keterangannya, Sabtu (9/10/2021).

“Ini juga sekaligus menganulir pernyataan yang menyebut negara absen dalam menyelesaikan polemik di tubuh KPK artinya negara betul-betul hadir dalam memberikan solusi terbaik terhadap 56 pegawai tersebut,” ucap dia.

Hisar juga mengajak semua pihak untuk mendukung langkah Kapolri Listyo agar kerja – kerja pemberantasan korupsi terus berjalan dengan solid dan kuat.

“Ya tentunya harus kita apresiasi keputusan tersebut, dan kami rasa semua pihak yang selama ini bersuara lantang terkait hal ini juga harus mendukung langkah Kapolri, karena kita semua pasti ingin agenda pemberantasan korupsi berjalan solid dan kuat apalagi kita dengar mereka ini akan ditempatkan di sektor pemberantasan Korupsi, ini bagus sekali tentunya” imbuh Hisar.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan siap merekrut 56 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Kapolri mengaku sudah mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kapolri Listyo awalnya mengirimkan surat kepada Jokowi pada Jumat lalu. Isinya meminta persetujuan Jokowi terkait perekrutan 56 pegawai KPK gagal TWK.

“Kami berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK, yang tidak lulus dites, tidak dilantik jadi ASN KPK, untuk bisa kami tarik, kemudian kami rekrut menjadi ASN Polri,” kata Listyo kepada wartawan saat kunjungan kerja di Papua, Selasa (28/9/2021).

Surat itu kemudian mendapatkan balasan. Presiden merestui usulan dari Kapolri itu. “Kemudian kemarin, tanggal 27 kami mendapatkan surat jawaban dari Bapak Presiden melalui Mensesneg secara tertulis. Prinsipnya, beliau setuju 56 pegawai KPK RI tersebut untuk bisa menjadi ASN Polri,” ujar Listyo Sigit Prabowo.