JAKARTA – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang semakin gentayangan membuat masyarakat Papua kian mencemaskan.

Pengamat Politik Direktur Indopolling Network, Wempy Hadir menyebutkan bahwa masalah KKB ini adalah abadi dan sudah lama, belum ada ujungnya. Jadi bagi Wempy, penanganan KKB ini mesti lebih komprehensif.

Apalagi, kata dia, pendekatan ekonomi yang sudah dilakukan pemerintah untuk menurunkan tensi di Papua ternyata dinilai kurang berhasil. Dan pendekatan keamanan juga demikian.

“Saya kira pendekatan keamanan untuk Papua ini sudah maksimal ya, tapi KKB terus berjalan,” jelas Wempy Hadir, hari ini.

“Artinya apa? Ini mempunyai kekuatan secara logistik, senjata dan sebagainya,” kata Wempy Hadir lagi.

Oleh karenanya, hal ini mesti ditelusuri, kekuatan ini sumbernya dari mana. Jadi tidak mungkin kekuatan itu dari masyarakat sendiri, karena secara ekonomi saja mereka masih cukup sulit. Kata Wempy, mereka bergerak membutuhkan dana besar.

“Pertanyaannya adalah siapa yang ada dibaliknya? Itu yang harus dilakukan, menelusuri aliran bantuan, aliran dana, aliran senjata yang diberikan kepada KKB ini. Dengan demikian kalau ini bisa dilakukan, maka konflik KKB ini bisa diminimalisir,” sebutnya.

Karena yang terjadi selama ini kan hanya pemadam kebakaran, tidak melihat darimana suplay senjata KKB ini, karena hak itu yang paling penting. Kalau mereka tidak mempunyai logistik dan senjata, ia memastikan tidak akan ada perlawanan. Dan tidak ada penembakan terhadap tentara, polisi dan masyarakat sipil.

“Saya kira itu yang perlu dilakukan Intelijen kita. Saya kira ini pekerjaan intelijen, bukan aparat biasa, karena ini sudah melibatkan kelompok internasional menurut saya,” papar Wempy Hadir.

Jika bicara bagaimana kampanye-kampanye internasional baik di Eropa, Australia, menunjukkan bahwa kelompok KKB ini tidak bergerak sendiri, tapi didukung oleh kelompok internasional. Makanya perlu ditelisik pemerintah melalui intelijen negara untuk mengetahui apakah ada keterlibatan negara tetangga, atau mungkin orang dalam negeri sendiri. Bahkan dari pihak keamanan sendiri jangan sampai ada main mata.

“Jadi perlu diketahui strategi, apakah ada keterlibatan kelompok dalam negeri dengan kelompok KKB. Saya kira ini mesti serius, jangan main-main. Dengan demikian kita bisa ke depan meminimalisir gerakan KKB ini,” terangnya.

URUS KKB JANGAN SEPERTI PEMADAM KEBAKARAN, LACAK SUMBER TITIK APINYA

“Selama ini kan yang terjadi pemadam kebakaran, kebakaran terjadi, kita padamkan. Tapi kan kita tidak pernah tahu sumberi titik apinya dari mana. Siapa yang membakar? Siapa dibalik itu? Saya kira pekerjaan ke depan perlu lebih sistematis dan lebih komprehensif,” jelasnya.

Untuk otsus, kata Wempy Hadir, itu adalah sebuah konsensus untuk memenuhi keinginan masyarakat Papua. Papua kan diberikan keistimewaan seperti aceh. Aceh bisa mendirikan partai sendiri dan sebagainya.

“Papua diberi kelebihan dalam hal fiskal, kelebihan anggaran dan sebagainya. Tapi kan ini bukan soal ekonomi, ini bicara soal kelompok internasional yang mendapat dukungan. Jadi kelompok lokal yang mendapat sokongan dari kelompok internasional. Mereka mengganggu stabilitas keamanan di Papua agar Papua ini tidak aman dan menimbulkan resistensi terhadap pusat dan dengan demikian investasi yang ada di Papua menimbulkan gangguan dan sebagainya,” kata Wempy lagi.

Wempy melanjutkan kalau mengalami gangguan, maka tidak akan maksimal dalam eksplorasi, kegiatan ekonomi dan sebagainya. Dengan demikian, inilah kerjanya kelompok-kelompok yang tidak senang dengan Indonesia.

“Kalau kita lihat kampanye di Australia, Inggris saya kira mungkin pendekatan kenegaraan diplomatik itu masih diperlukan ke depan, digunakan. Sehingga kelompok-kelompok itu tidak tumbuh subur di negara-negara lain, mesti menghormati kebebasan negara lain, tidak bisa merawat dan Seolah-olah kelompok-kelompok yang membawa kekuatan untuk kelompok separatis itu di dalam negeri. Kita pun demikian, kalau ada WNA yang memberi kekuatan untuk melakukan gerakan separatis, kita perlu melakukan tindakan,” tambahnya

Tindakan diplomatik itu masih perlu digunakan di Indonesia. Untuk menekan negara yang “memfasilitasi” kelompok separatis.

Ini PR besar intelijen negara ya, BIN, karena kan kerja underground, memberi laporan ke kepala negara agar bisa dilakukan tindakan yang terukur untuk kelompok-kelompok ini. Saya kira mereka juga sudah bekerja, tetapi mungkin hasilnya tidak bisa secepat mungkin,” paparnya

Dan kasus KKB ini sudah lama, bukan setahun 2 tahun tapi puluhan tahun berlangsung. Oleh karena itu perlu dimaksimalkan agar tidak menjadi gangguan yang laten dan terus muncul di Indonesia soal KKB ini.

“Kayak GAM itu sudah selesai kan, tidak muncul lagi. Itu kan karena ada konsensus dan sebagainya. Terus Maluku, RMS itu sudah nyaris hilang. Pertanyaannya kenapa yang Papua ini masih eksis? Itu mesti ditelusuri oleh intelijen negara, Kira-kira yang bermain siapa di kelompok KKB ini,” pungkasnya.