Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu (GMJB) mengkritik periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap belum membawa dampak perubahan signifikan. Padahal, mantan Walikota Solo ini, pernah berjanji akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan membenahi pelayanan birokrasi pemerintahan yang transparan.

Namun, bagi GMJB janji itu hanya sebatas janji manis untuk mendapatkan simpati dari rakyat. Faktanya, sampai hari ini, masih banyak persoalan negara belum terselesaikan sejak Jokowi memimpin Indonesia dari tahun 2014. Termasuk beberapa kebijakan yang diterbitkan pemerintah ada yang tidak memihak rakyat.

Donny Manurung Koordinator GMJB mengatakan belum ada bukti kongkrit pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu dan masih jalan ditempat. Dia menilai, dalam hal ini pemerintah terkesan belum ada niat serius menuntaskannya.

“Padahal Indonesia salah satu daftar negara yang memiliki sejarah kelam kasus pelanggaran HAM kategori berat. Sementara, kalau dilihat hari ini, justru kasus HAM masih tinggi dan tidak pernah menemukan titik terang dalam penanganannya.

“Bahkan dibeberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi, ada oknum aparat negara yang terlibat. Ini merupakan bukti Presiden Jokowi masih lemah mengatasi persoalan HAM,” ucap Donny saat konferensi pers GMJB, di Kantor Pusat Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Manggarai, Jakarta Selatan, Senin (15/1/21).

Terkait janji pemberantasan korupsi, Doni menyampaikan bahwa pemerintah belum menunjukan prestasi yang memuaskan rakyat. Karena beberapa skandal kasus korupsi kelas kakap, justru dua menterinya malah tertangkap korupsi. Bahkan, setelah kasus korupsi ini dikembangkan, orang-orang terdekat Jokowi ikut terduga korupsi.

“Bagi kami komitmen Presiden Jokowi untuk memberantas korupsi masih jauh dari harapan, karena beliau belum mampu membangun tembok anti korupsi untuk orang-orang sekitarnya. Anak Jokowi sendiri pun sempat di ekspos media terkait dugaan korupsi bansos untuk masyarakat terdampak Covid-19,” terangnya.

Begitu juga persoalan lingkungan hidup. GMJB menilai, salah satunya kondisi hutan di negara ini semakin rusak dan pembalakan liar masih merajalela. Contohnya, kebakaran hutan di Kalimantan salah satu bukti pemerintahan Jokowi masih minim memikirkan masa depan lingkungan Indonesia.

“Ditambah lagi disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dalam konsep Omnibus Law semakin mengancam kelangsungan lingkungan hidup dan kesejahteraan kaum buruh,” ujar Donny.

Dalam hal kepemimpinan demokrasi, Jokowi juga diduga sedang membangun dinasti politik keluarga. Sebab, ia telah merestui anak kandung dan menantunya ikut dalam pesta demokrasi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). GMJB menilai Jokowi telah menyelipkan budaya monarki dalam sistem demokrasi di era reformasi.

Terakhir, GMJB menyoalkan penanganan pemerintah yang belum mampu mengatasi penyebaran wabah Covid-19. Jika kita melihat angka data, kasus Covid-19 semakin meningkat dan sudah mencapai satu juta lebih kasus.

Hal ini membuktikan, dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, dia masih lemah menangani wabah Covid-19. Begitu juga, kemunculan vaksin masih menjadi perdebatan, karena dianggap tidak jaminan menghilangkan virus Covid-19. Tapi sifatnya hanya mencegah dengan memperkuat imun tubuh.

Termasuk mengenai sanksi denda bagi masyarakat yang menolak menerima vaksin sampai pada ancaman tidak memberikan bantuan menjadi bukti kebijakan ini bukan solusi bagi rakyat kecil. Karena itu, GMJB mendesak Presiden Jokowi segera menyelesaikan persoalan yang terjadi, kalau tak mau dinyatakan rezim gagal.