Bapak MUSA SIMSON KARUBABA, Kabid Komunikasi Organisasi Garuda Merah Putih Papua, Tokoh Adat Papua Barat :

Pemberlakukan Otonomi khusus Jilid II banyak mendapat penolakan dari LSM dan Ormas di Papua karena ketidak jelasan dari aturan otsus itu sendiri karena kebijakan tersebut belum menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat Papua dan Papua Barat. Hal inilah yang membuat elemen / kelompok masyarakat kesal karena ternyata hanya dinikmati oleh elit politik dan pendukungnya.

Seharusnya aturan dari Otsus itu sendiri jelas mengatur misalnya berapa kuota Orang Asli Papua (OAP) yang bisa menjadi ASN, militer atau kepolisian, beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa yang studi di luar Papua. Namun dengan parameter atau kriteria penilaian yang di bawah karena mengutamakan OAP. Namun saat ini justru untuk penerimaan ASN masih didominasi bukan OAP.

Permasalahan Otsus tersebut kemudian dibelokkan kepada tujuan dari FRI-WP, AMP, KNPB dan simpatisan kelompok pro kemerdekaan papua yang membawa isu kemerdekaan melalui referendum papua. Hal inilah yang belakangan ini secara terus menerus disuarakan dimana sebagian masyarakat yang tidak mengerti persoalan kemudian menjadi terpengaruh dan ikut-ikutan dalam meneriakkan referendum.

Untuk menyikapi permasalahan ini mungkin salah satu solusi yang tepat adalah membawa perwakilan dari Orang Asli Papua agar berkoordinasi dan melakukan peninjauan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) guna mengetahui latar belakang dan sejarah kenapa Papua bisa jatuh ke tangan Indonesia.

Selanjutnya perwakilan tersebut mensosialisasikan hasil peninjauan kepada seluruh masyarakat Papua secara massif baik secara langsung maupun melalui media. Memang untuk menempuh cara seperti ini butuh biaya yang besar namun saya kira ini efektif mengingat sudah semakin menipisnya ketidak percayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia.

Otsus pada jilid I dimana masyarakat Papua juga melakukan penolakan namun pada akhirnya menerima juga. Hal ini yang bisa kita anggap pemerintah pusat sudah terlalu baik bagi masyarakat Papua. Namun pihak-pihak tertentu yang ingin memprovokasi masyarakat Papua untuk tidak percaya kepada pemerintah pusat.

Otsus untuk Papua sebenarnya program pemerintah sudah bagus bagi masyarakat Papua, namun oleh pihak-pihak lain dimanfaatkan dana Otsus tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Hal ini ditandai dengan para pejabat di Papua banyak yang memanfaatkannya demi keuntungan pribadi.

Para kepala daerah yang menjabat juga yang memanfaatkan dana Otsus untuk kepentingan pribadi apabila terjepit akan berkoalisi dengan kelompok OPM dan separatis agar memback up dirinya dan membawa isu Papua Merdeka. Hal ini jelas kelihatan nyata seperti misalnya darimana seorang pegawai honorer bisa memiliki kendaraan mobil dan sepeda motor, padahal masih beberapa bulan diangkat.

Saat ini mengenai Otsus di Papua masih menuai pro-kontra di tengah masyarakat. Kebanyakan masyarakat setempat tidak mengetahui terkait Otsus dan Referendum tetapi pada akhirnya termakan isu dan iming-iming kemerdekaan Papua.

Saat ini di wilayah Papua Barat sedang bergejolak terkait Otsus jilid II, ada baiknya Otsus tersebut dibuatkan aturan atau payung hukum terkait penggunaan dana Otsus agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Dana Otsus selama ini jangan disatukan dengan dana APBD, hal ini disayangkan karena seharusnya Otsus tersebut bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, membayar gaji ASN, membayar gaji pegawai honorer. Dan merupakan celah untuk terjadinya tindakan korupsi oleh pejabat setempat.