Dukungan terhadap keberlanjutan pelaksanaan otonomi khusus (otsus) di Papua dan Papua Barat terus disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat di Papua. Gereja yang selama ini sudah terlibat harus tetap terus mendukung keberlanjutan dan pelaksanaan otsus.

Pandangan itu disampaikan salah satu tokoh agama Papua, pendeta Albert Yoku dalam keterangannya di Papua, senin (16/11/2020). Suara yang mendukung keberlanjutan otsus itu kontras dengan suara-suara beberapa kelompok kecil yang terus menyuarakan narasi-narasi penolakan, termasuk beberapa pemimpin agama di Papua.

Saat dimintai pendapat tentang adanya tokoh agama yang secara terbuka menolak pelaksanaan otsus, pendeta Albert Yoku yang juga mantan Ketua Sinode GKI di Papua mengatakan, mungkin saja ada faktor ketidaktahuan dari kalangan yang menolak otsus tersebut.

“Faktor ketidaktahuan akan pelaksanaan otsus tersebut bisa membuat lahirnya pernyataan seperti itu. Karena ketidaktahuan itu, maka keabsahan dan kebenaran yang mendasari narasi penolakan otsus tidak bisa diterima dan tidak dapat dijadikan dasar bahwa gereja menolak otsus,” ujarnya.

Pendeta Albert berpandangan bahwa gereja harus mengambil peran penting dalam pelaksanaan otsus Papua dan Papua Barat, termasuk dalam mengevaluasi pelaksanaannya. Dikatakan, selama ini gereja sudah terlibat dalam pelaksanaan otsus, di mana gereja ikut merekomendasikan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) utusan agama yang dimandatkan oleh UU tetantang Otsus dan Peraturan Daerah Otonomi Khusus (Perdasus) Nomor 4 Tahun 2008.

Sebagai seorang tokoh gereja, pendeta Albert melihat bahwa gereja harus berpikir solution oriented atau berorientasi pada solusi. “Gereja juga harus melihat otsus sebagai berkat Tuhan yang khusus diberikan kepada orang asli Papua, apalagi jika dikelola dan dimanfaatkan sesuai tujuan otsus itu,” ujarnya.

Sebagai mantan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua yang memiliki anggota jemaat terbesar di Papua, pendeta Albert Yoku melihat bahwa otsus sudah berkontribusi positif terhadap gereja dan warga jemaat di Papua. Manfaat itu, antara lain terciptanya lapangan kerja bagi orang asli Papua maupun meningkatnya jumlah pejabat publik yang merupakan orang asli Papua yang juga merupakan warga gereja.