JAKARTA – Pernyataan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta, yang membandingkan kesejahteraan TNI dengan Polri pasca kasus Ciracas sangat tidak etis.

“Sebagai anggota DPR seharusnya komentar yang diberikan bersifat solutif, bukan provokatif,” tegas Stanislaus Riyanta, pengamat intelijen dan keamanan, hari ini

Di media detik.com tertulis Sukamta menyatakan prihatin dengan kesejahteraan prajurit TNI yang menurutnya jauh di bawah personel Polri. Sukamta membandingkan fasilitas yang diterima dua personel institusi tersebut. Sukamta mengatakan kesejahteraan prajurit TNI berada di bawah personel Polri.

Dia mengungkap saat dinas di lokasi yang sama, personel Polri mendapatkan fasilitas pesawat sedangkan personel TNI hanya dengan kapal.

“Dia menyebut ini berpotensi menimbulkan kecemburuan yang dapat menyulut keributan. Bahkan Sukamta secara provokatif menyebutkan tanpa basis data yang akurat bahwa sama-sama ditugaskan ke Papua dari Jakarta, yang satu naik pesawat, yang satu naik kapal,” katanya.

Dikatakannya, pernyataan Sukamta tersebut yang disampaikan selaku anggota Komisi I DPR tersebut dapat dinilai sebagi bentuk provokasi yang tidak sehat. Jika terjadi permasalahan kesejahteraan pada institusi TNI atau Polri, maka pada pengalokasian anggaran untuk kesejahteraan dapat diperbaiki, yang tentu saja Komisi I DPR mempunyai peran penting dalam hal ini.

“Dalam konteks kejadian Ciracas, komentar-komentar yang kontraproduktif seperti membanding-bandingkan kesejahteraan antar institusi seharusnya dihindari,” bebernya.

Masih kata Stanislaus, Pimpinan TNI dan Polri saat ini sudah mengambil langkah-langkah yang tegas untuk menangani kasus Ciracas. Sinergitas TNI Polri yang saat ini sedang diuji tidak boleh berkurang karena kasus Ciracas, atau karena adanya provokasi dari pihak-pihak tertentu.

Meskipun demikian memang perlu dilakukan kajian mendalam terkait konflik-konflik yang terjadi antara TNI Polri, yang tentu tidak bisa secara dini disimpulkan karena masalah kesejahteraan.

“Kajian ini harus segera dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak agak lebih obyektif dan mampu menangkap akar masalah lebih jernih sehingga dapat dihasilkan rekomendasi untuk mewujudkan TNI Polri yang sinergis dari tingkat tertinggi hingga terendah,” pungkasnya.