JAKARTA – Elemen buruh tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menyatakan tidak akan turun aksi di depan Gedung DPR RI pada 16 Juli mendatang.

Pasalnya, massa BEM SI dan kelompok 212 memastikan akan turun kejalan menyuarakan tolak Omnibus Law dan RUU HIP. KSBSI mencium momentum aksi tersebut bernuansa politis.

“Tanggal 16 Juli dari kami tidak ada niatan untuk turun, tidak ada agenda, karena ada kegiatan seperti berbau politis,” tegas Presiden KSBSI Elly Rosita, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (13/7/2020).

Dia mengatakan pihaknya bukan menghindar terkait aksi tersebut, melainkan memilih fokus di pembahasan dan pengawalan pada RUU Omnibus Law tersebut.

“Kami fokus mengawal. Karena kami sudah dilibatkan dalam pembahasan pasal-pasalnya, tim kita diterima disana dan masih membahas pasal outsourcing,” ujarnya lagi.

Kendati demikian, ia memastikan KSBSI bukan berarti welcome dengan RUU Omnibus Law, justru sisi pertimbangan ketimbang menolak namun tidak mengerti apa-apa tiba-tiba gol.

“Karena kabarnya akan digolkan seperti UU KPK yang dulu banyak penolakan tapi tetap gol. Paling tidak ada yang kami upayakan, kami Perjuangkan, dan ada yang berubah,” jelas Elly.

Elly mengaku pihaknya siap dibully, walau dibilang ada udang dibalik batu, tapi nyatanya tidak ada. Karena KSBSI sendiri banyak memberikan permintaan perubahan, jika tidak diterima pun pihaknya bisa menarik diri dari tim. Harapannya ada perubahan dari pasal-pasalnya, agar draft yang diberikan pemerintah tidak lolos 100%.

“Jadi kami tidak serta merta menolak dan membiarkan RUU Omnibus Law itu lolos begitu saja. Ini upaya kita, dari Serikat Buruh,” kata Elly lagi.

KSBSI berkomitmen tidak bermain politik, dan murni mengawal RUU Omnibus Law demi kepentingan buruh.

“Kami mendukung Jokowi tapi kita menolak RUU Omnibus Law lolos 100%, setidaknya ada perubahan lah,” sebutnya.

Ia tidak ingin RUU Omnibus Law tersebut dibawa isu lain. Apalagi aksi 16 Juli itu juga melibatkan ormas-ormas Islam, yang dikhawatir pasti ditunggangi politik. Isunya akan membahas RUU HIP bahkan menurunkan / makzulkan Jokowi seperti 1998 saat Pak Harto.

“Kita tidak mau terlibat makar-makar seperti itu. Kita fokus mana yang harus ditolak, independen hanya perjuangkan kepentingan SBI. SBI sendiri sudah banyak yang terpecah. Saya sendiri pesimis apakah permintaan perubahan RUU Omnibus Law akan di golkan, tapi kita tetap fokus mengawal,” paparnya.

“Kita tidak mau menolak, ikutan aksi tolak Omnibus Law tapi tidak tahu apa-apa, dan ditunggangi kepentingan politik. Karena mereka ini juga tiba-tiba menolak padahal Omnibus Law ini sudah dari dulu, kenapa mendukung dan kenapa menolak itu yang harus dipertanyakan. Intinya ya buruh ya urus kepentingan buruh saja ngapain urus yang lain seperti HIP juga. Toh yang Omnibus Law ini juga belum tentu beres. KSBSI tidak akan aksi, kalaupun aksi kami bisa aksi sendiri. Kami tetap independen tidak Ikut-ikutan,” pungkasnya.