JAKARTA – Meskipun kondisi keuangan 2019 Telkom Group mencatatkan kenaikan namun gagasan Meneg BUMN Erick Thohir dalam menunjang agenda pemerintahan perlu disambut secara positif khususnya dalam peningkatan digitalisasi. Direktur Kajian Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Didik Triana Hadi menilai pergantian direksi dalam tubuh Telkom Group harus dilakukan segera oleh Meneg BUMN, sebab peningkatan digitalisasi dan internet harus bisa menyentuh sampai ke pedesaan. Dalam pernyataannya Meneg BUMN siap mendukung program dan visi misi Presiden Joko Widodo dalam membenahi perusahaan pelat merah.

“Maka itu, kami meminta kepada Presiden RI Joko Widodo agar menginstrusikan Meneg BUMN Erick Thohir untuk melakukan perombakan dan penyegaran Direksi Telkom Group,” ungkap Didik, hari ini.

Lebih lanjut, Didik juga mendesak agar Meneg BUMN Erick melakukan pembenahan jajaran Telkom Group dalam pelaksanaan Revolusi 4.0 untuk sampai ke pelosok bila kecepatan internet masih lemah. Selain itu, tambah dia, BPK RI diminta mengaudit laporan keuangan Telkom Group 5 tahun terakhir karena diduga ada penurunan ditahun 2018 dan diduga ada permainan keuangan oleh oknum direksi saat itu.

“Dengan adanya penyegaran direksi dalam Telkom Group tentunya terjadi peningkatan pelayanan terhadap konsumen terutama pada layanan perbaikan atas keluhan,” jelasnya.

Masih kata dia, Telkom sebagai perusahaan BUMN harus bisa mengatasi persoalan kecepatan internet di Indonesia yang saat ini masih tergolong lambat. Berdasarkan data Ookla, perusahaan penyedia layanan uji kecepatan internet Speedtest, menyebutkan Indonesia saat ini duduk di urutan 93 kecepatan internet fixed broadband dunia dengan mencatat angka download 13,38 Mbps, dan urutan 106 untuk kecepatan internet mobile global dengan kecepatan download 9,73 Mbps.

Di Asia Pasifik, kecepatan internet Indonesia tercatat lebih pelan dari Filipina (14,42 Mbps broadband, 12,35 Mbps mobile) serta hanya lebih kencang dari Myanmar (6,97 Mbps broadband, 11,72 Mbps mobile) dan Laos (9,52 Mbps broadband, 13,77 Mbps mobile). Sebaliknya, Singapura tercatat sebagai pemilik internet fixed broadband terkencang dengan kecepatan mencapai 153,85 Mbps.

“Tentunya pengaruh ini kembali kepada jajaran direksi yang sangat diperlukan dalam menjawab tantangan tersebut,” katanya.

Lebih jauh, Didik mengingatkan hal yang perlu diperhatikan adalah persoalan pelayanan konsumen, jadi mindset nya jangan hanya mengejar profit terus, tapi bagaimana merumuskan pelayanan yang baik terutama dari segi pelayanan keluhan konsumen dalam hal tindaklanjut keluhan konsumen tersebut.

“Jangan cuma kejar profit terus tapi rumuskan pelayanan yang baik,” tandasnya.

Temukan juga kami di Google News.